Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Rabu, 31 Agustus 2022 - 21:38 WIB

Ujuq-Ujuq Ingin Multiyears !! Ahmad Jakfar : Pemkab Tak Siap Secara Teknis

KUALATUNGKAL- Merencanakan sesuatu program apalagi yang bersipat multiyears tersebut mesti disiapkan secara matang baik mekanisme perencanaan maupun teknis penganggaran nya.

Sehingga keinginan Bupati ingin Membangun Infrastruktur Jalan di Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjabbar dengan mekanisme Multi Years tidak bisa dilaksanakan karena tidak siap secara teknis 

Pasalnya, didalam Permendagri Nomor 77 ada prosedural yang tidak dilewati. Padahal dalam Permendagri tersebut jelas dikatakan salah satu persyaratan ada kesepakatan yang harus ditempuh antara Pemda dan DPRD.

” Berdasarkan diskusi dengan Pemerintah Provinsi Jambi Multi Years tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah daerah tidak siap secara teknis,” kata Ahmad Jahfar Wakil Ketua I DPRD Tanjabbar, belum lama ini.

Dijelaskan Ahmad Jahfar, salah satu persyaratan yang harus ditempuh adalah kesepakatan antara Pemda dan DPRD. Dimana kesepakatan itu dituangkan bersama – sama dengan KUA-PPAS.

BACA JUGA  Part 2, Polemik CPNS 289 Tahun 2010 Tanjabbar Di Demo Dikejati Jambi

” Sementara baik KUA – PPAS dan APBD Perubahan sudah disahkan. Artinya dalam Permendagri Nomor 77 itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Jadi prosedur penganggaran biasalah tidak ada lagi cerita Multi Years,” katanya.

Ditambahkan Ahmad Jahfar kalau pihaknya di DPRD menyambut baik dan semuanya setuju. Hanya saja Pemda tidak siap secara administratif.

Terpisah, Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Jambi H Agus Sanusi menjelaskan, untuk Multi Years kalau menurut aturan, itu harus ditandatangani secara bersamaan pada penandatanganan KUA-PPAS.

” Tapi pada saat itu tidak bisa ditandatangi secara bersamaan. Karena pada sidang penutup, DPRD setuju selama seusai dengan mekanisme dan aturan berlaku,” kata Sekda, Selasa (30/8/2022).

BACA JUGA  Sejak 2015, Kepala Daerah Tak Boleh Terima Insentif DBH

Masih sehubungan dengan Multi Years ini secara informal perlu pakai Perda khusus atau tidak dan masih ada keraguan.

” Setelah dikaji tidak perlu pakai Perda khusus dan bisa dengan Perda APBD. Karena ada keraguan, tidak bisa kita tandatangani kesepakatan KUA-PPAS dengan Multi Years secara bersamaan yang pada dasarnya sudah disetujui DPRD,” sebutnya.

Sekda menyebutkan sudah konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi menyarankan kalau ada yang belum ditandatangani secara mekanisme dan prosedur ada yang terlewati lebih baik tidak dilakukan.

” Karena ada keraguan, jadi untuk Multi Years tidak bisa dilaksanakan. Tetapi, Pemerintah daerah komitmen pembangunan dilakukan dengan penganggaran biasa. Sesuai dengan RPJMD untuk menyelesaikan pembangunan di Seberang Kota,” pungkasnya. (**/red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Rajiun Sebut Deposito Pemkab Bersipat Rahasia

Pemerintahan

Soal Sengketa Tapal Batas, Ini Saran Muklis ke Pemkab Tanjabbar

Pemerintahan

Tuntut Petrochina Transparan Dan Berikan Kontribusi Untuk Pemuda Tanjabbar

Pemerintahan

Lusa, Bupati Tanjabbar Diperiksa KPK

Pemerintahan

Soal Polemik Insentif Tenaga Medis, BPJS Kesehatan Sebut Sudah Bayar Sampai November 2020

Pemerintahan

Bupati Anwar Sadat Percayakan Yon Heri Jabat Plt Kadis Perkim

Pemerintahan

APBDP 2020, PU Tanjabbar Gelontorkan Rp 8 Miliar Swakelola Perbaikan Jalan

Pemerintahan

Safrial Dinilai Gagal Penuhi Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat Kualatungkal