Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Jumat, 17 Januari 2020 - 17:49 WIB

Wakil Rakyat Studi Banding Tiap Minggu, Etiskah ?

KUALATUNGKAL– Apa makna dari kata kata wakil rakyat, hal ini mesti dijabarkan secara utuh, seharus nya wakil rakyat itu penyambung aspirasi bukan menjadi wakil rakyat untuk melancong keliling Indonesia.

Untuk wakil rakyat DPRD Tanjabbar hampir setiap minggu melakukan studi banding keluar daerah, namun sejauh ini apa manfaat yang dirasakan untuk masyarakat atas hasil kunjungan tersebut.

“ Dulu waktu saya jadi anggota dewan itu sebulan hanya 2 kali melakukan  studi banding keluar daerah bukan tiap minggu, “ Ujar Sumber mantan anggota DPRD Tanjabbar, yang meminta nama nya tidak disebutkan.

BACA JUGA  Jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H/2024, Dinkes Bersama Tim Gabungan Lakukan Insentifikasi Pengawasan Pangan

Adapun hasil kunjungan studi banding itu dibuatkan laporan dan di paripurna kan sehingga jelas apa hasil dari kunjungan itu.

“ Kalau hanya sekedar konsultasi untuk apa ramai ramai pergi kesana sini, ini uang rakyat seharus nya bijak lah dalam menggunakan, “ Ungkapnya.

BACA JUGA  Dr Dedek Kusnadi : Disitu Ada Penyalahgunaan Wewenang Soal TPP Pejabat Tanjabbar

Setiap tahun puluhan miliar digelontorkan dari APBD hanya untuk memenuhi kegiatan studi banding wakil rakyat.

“ Kita sedih jangan sampai kejadian macam wakil rakyat provinsi tersandung masalah ketuk palu, di Tanjabbar tersandung masalah SPPD, hendaknya BPK jeli melihat studi banding ini apakah bermanfaat atau tidak, “ tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Edi Sunardi : Sudah Sejak APBDp 2020 Diusulkan ke TAPD Soal Sisa Pembayaran Proyek Sheetpile

Pemerintahan

Tak Kunjung Dicairkan, Rekanan Geruduk Dinas Perkim Tanjabbar

Pemerintahan

Ditunjuk Kemendagri Jadi Narsum, Ini Kata Muklis

Pemerintahan

Pengawas Teknis Lapangan Dinas Perkim Kurang Kuasai Teknis

Pemerintahan

RPJMD Dinilai Tak Berpihak Ke Desa

Pemerintahan

Disinyalir Ada ” Tekanan” Lakukan Tunda Pencairan, Ini Bantahan Plt Kadis Perkim

Pemerintahan

Honor Dan Jasa Pelaksanaan Porkab IV 2019 Tanjabbar Rp 684 Juta

Pemerintahan

Ribuan Suara Berpotensi Tergerus Di 2024, Dampak TPP ASN Tak Kunjung Dibayarkan