Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Selasa, 19 Maret 2019 - 09:39 WIB

Uji Kompetensi Tak Penuhi Syarat, Mutasi Eselon II Terancam Batal

KUALATUNGKALjAmbivalen.com- Pemkab tanjabbar sudah melakukan uji kompetensi untuk dilakukan pergeseran jabatan pada tanggal 25 Februari 2019 silam, adapun 7 pejabat eselon II (JPT_red) yang dilakukan uji kompetensi ada persyaratan yang ditenggarai belum terpenuhi dilakukan uji kompetensi tersebut.

Adapun kelima pejabat eselon II yang belum terpenuhi syarat karena belum 2 tahun menduduki jabatan diantaranya Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah, Zulfikri, baru menjabat 3 bulan, Kepala BPBD, H.Kosasih baru menjabat 1 tahun, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, H. Mohd Arif baru menjabat 1 tahun, Kasat Pol PP, Samsul Jauhari baru menjabat 1 tahun 8 bulan, Kadis Perumkim, Netti Martini baru menjabat 1 tahun 8 bulan.

Berdasarkan peraturan pemerintah no 11 tahun 2017, dalam pasal 131 ayat (1) Pengisian JPT yang lowong  mutasi dari satu jabatan ke jabatan yang lain melalui uji kompetensi dari pejabat Yang ada,

ayat (2) pengisian JPT sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat ;
a. satu klasifikasi
b. memenuhi standar kompetensi jabatan ; dan
c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

Pasal 132 (1) pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi

(2) mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :
a. sesuai standar kompetensi jabatan; dan

b. telah menduduki jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

Kepala BKPSDM Tanjabbar, Encep Jarkasih mengakui ada beberapa pejabat eselon II yang dilakukan uji kompetensi belum terpenuhi syarat paling singkat 2 tahun untuk dilakukan mutasi sesuai dengan peraturan yang ada.

” Ya benar belum terpenuhi syarat paling singkat 2 tahun, kan dalam uji kompetensi itu hanya penilaian saja terhadap pejabat yang di uji, semua keputusan tergantung di Bupati, ” Ujarnya. (18/03).

Sejauh ini kata Encep, pihaknya sudah berkonsultasi ke KASN dan dibenarkan jika aturan mutasi untuk pejabat eselon II ada batasan waktu, paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dihitung sejak menjabat.

BACA JUGA  Tak Mau Di Intervensi Pihak Luar, Kadis Perumkim Tanjabbar Di Nonjobkan

”  Kita sudah memberikan saran ke Bupati mengenai aturan yang berlaku untuk soal mutasi, namun semua keputusan ada ditangan Bupati, ” Ungkapnya.

Lanjut Encep, Sekarang ini KASN tengah melakukan kajian, jika tidak dikeluarkan rekomendasi pelantikan tentu tidak akan dilaksanakan, namun jika tetap dilaksanakan akan ada resiko dan sanksi yang dihadapi oleh daerah.

” Belum ada rekomendasi dari KASN untuk dilakukan mutasi,  ” tukasnya.(jA01)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Ini Pejabat Eselon II Yang Dilantik, Dedi Hadi : Kita Akan Kawal !!

Pemerintahan

Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan

Pemerintahan

Kebijakan Pusat Ancam Nelayan Tradisional

Pemerintahan

Rumuskan Renstra Kemendes PDTT 2020-2024, Ini Kata Muklis

Pemerintahan

Tanda Tangan Kesepakatan Pembagian Sumur Migas, Ketua DPRD : Itu Tanpa Koordinasi Dengan DPRD

Pemerintahan

Covid 19 Di Tanjabbar 1 PDP, 2 ODP

Pemerintahan

Pemilihan ASN Teladan Tanjabbar Miskin Inovasi

Pemerintahan

Daus Hengkang Dari Humas