Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Senin, 12 Agustus 2019 - 09:47 WIB

Terkait HUT Kabupaten, Dewan Sebut Pemkab Tanjabbar Sepihak.

KUALATUNGKAL– Ketidakhadiran 33 anggota DPRD Tanjabbar di HUT Kabupaten Tanjabbar Ke 54 di Kantor Bupati secara tidak langsung menunjukan ketidaksetujuan wakil rakyat atas pelaksanaan HUT di Kantor Bupati Tanjabbar.

Jamal Darmawan mengatakan, perda itu kan disahkan DPRD namun jika DPRD sendiri melegalkan apabila ada pelanggaran perda itu kan tidak mungkin, semua ada aturan nya buka itu perda no 11 tahun 2018 tentang HUT Kabupaten Tanjabbar.

” Dalam pasal 5 tata cara pelaksanaan hari jadi kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatur dengan peraturan Bupati setelah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD, ” Ujar Jamal Darmawan, Ketua Bapemperda DPRD Tanjabbar.

BACA JUGA  Firli Bahuri Warning Kepala Daerah Jaga Integritas

Sejauh ini kata Jamal, pihaknya belum mengetahui apa sudah ada Perbup nya, pasalnya tidak ada nya koordinasi dari pemkab sebagai mana diatur dalam Perda no 11 tahun 2018.

” Ya kita tidak tahu, kalau tidak koordinasi dengan dewan berarti Perbup nya belum ada, gitu kita menganalisanya, ” tegasnya

BACA JUGA  2021, Anggaran Belanja Pembangunan Terjun Bebas

Atas hal ini lah kemungkinan besar kawan kawan DPRD itu tidak menyetujui pelaksanan hari jadi kabupaten itu karena ada pelanggaran perda

” Secara pribadi saya tidak setuju maka nya kita tidak mau datang, karena ada amanah perda yang dilanggar, kalau hadir sama saja melegalkan amanah perda, kalau yang lain silakan tanya kenapa tidak hadir, ” tukasnya. (Jordan)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

H.Muklis : Embung Untuk Tingkatkan Produksi Pertanian.

Pemerintahan

Kampanyekan Stop Kekerasan Terhadap Anak Pada Peringatan HAN Tahun 2020

Advertorial

Sebanyak 8 PJS Kades Di Kecamatan Pengabuan Lantik, Ini Nama Namanya

Pemerintahan

PORKAB IV, Disparpora Tanjabbar “Main Dewek ” !!

Pemerintahan

Dugaan Pungli Sertifikat Prona, Camat Dan Lurah Beda Pendapat

Pemerintahan

Evaluasi Pengolahan Data Sarana Dan Prasarana, Ini Pesan Muklis

Pemerintahan

Tanpa Persetujuan Mendagri, Bupati Anwar Sadat Diduga Tabrak Aturan

Pemerintahan

Hirarki Birokrasi Pemkab Tanjabbar “ Nyeleneh” !!