Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Senin, 12 Agustus 2019 - 09:47 WIB

Terkait HUT Kabupaten, Dewan Sebut Pemkab Tanjabbar Sepihak.

KUALATUNGKAL– Ketidakhadiran 33 anggota DPRD Tanjabbar di HUT Kabupaten Tanjabbar Ke 54 di Kantor Bupati secara tidak langsung menunjukan ketidaksetujuan wakil rakyat atas pelaksanaan HUT di Kantor Bupati Tanjabbar.

Jamal Darmawan mengatakan, perda itu kan disahkan DPRD namun jika DPRD sendiri melegalkan apabila ada pelanggaran perda itu kan tidak mungkin, semua ada aturan nya buka itu perda no 11 tahun 2018 tentang HUT Kabupaten Tanjabbar.

” Dalam pasal 5 tata cara pelaksanaan hari jadi kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatur dengan peraturan Bupati setelah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD, ” Ujar Jamal Darmawan, Ketua Bapemperda DPRD Tanjabbar.

BACA JUGA  Disinyalir “ Labrak” SE BKN, Cipto Melenggang Bebas Jabat Plt Kadis Perkim

Sejauh ini kata Jamal, pihaknya belum mengetahui apa sudah ada Perbup nya, pasalnya tidak ada nya koordinasi dari pemkab sebagai mana diatur dalam Perda no 11 tahun 2018.

” Ya kita tidak tahu, kalau tidak koordinasi dengan dewan berarti Perbup nya belum ada, gitu kita menganalisanya, ” tegasnya

BACA JUGA  Di Deadline Satu Minggu, Ompu Selesaikan Dalam Satu Hari

Atas hal ini lah kemungkinan besar kawan kawan DPRD itu tidak menyetujui pelaksanan hari jadi kabupaten itu karena ada pelanggaran perda

” Secara pribadi saya tidak setuju maka nya kita tidak mau datang, karena ada amanah perda yang dilanggar, kalau hadir sama saja melegalkan amanah perda, kalau yang lain silakan tanya kenapa tidak hadir, ” tukasnya. (Jordan)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Setoran Galian C Dirasa Janggal, Bapenda Tanjabbar Kejar Kontrak Kerja Sama PT Mandala Energy Ltd Dan PT Paramarta.

Pemerintahan

Sebelumnya Sudah Di Usulkan Pemkab

Pemerintahan

Soal Rehabilitasi Dan Konservasi Hutan Mangrove, Bupati Diminta Pahami Batas Kewenangan.!!

Parlemen

Polemik Hutang Ke Pihak Ketiga, Waka DPRD : PUPR Jangan Lepas Tangan, Selesaikan Itu !!

Pemerintahan

Direktur Sarpras Kemendes Ikut Bagikan BLT Dana Desa Tahap IV Door to door di Desa Bramitam Raya

Pemerintahan

Tanjabbar Akan Sampaikan Laporan Keuangan 2018 Dimasa Injury Time.

Pemerintahan

Harga Minyak Dunia Terjun Bebas, Pemkab Tanjabbar Was-Was

Pemerintahan

Di RAT KONI, Disparpora “ Menghilang “