Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Opini

Selasa, 15 Desember 2020 - 09:46 WIB

Terhempasnya Rasionalitas di Pusaran Politik Transaksional

Opini Redaksi

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah usai dilakukan tanggal 9 desember 2020. Euforia kemenangan begitu menggema bagi pihak yang menang.

Namun itu sedikit ternodai dengan belum bisa berakhir nya politik transaksional, sehingga pemilih tidak lagi memandang kualitas namun lebih condong melirik dari kuantitas.

Tuntutan akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas dari sebuah politik transaksional merupakan hal tabu untuk diwujudkan. Kenapa begitu ?

Hal tersebut dilandasi cukong cukong yang berada dibalik layar, apalagi yang bermain dipusaran proyek APBD akan membuat kepala daerah yang terpilih dari hasil politik transaksional akan terbelunggu dengan tuntutan imbalan atas sumbangan dana yang tidak sedikit yang telah digelontorkan dalam politik transaksional untuk mendapatkan suara yang besar sehingga mampu memenangi konstelasi pilkada.

BACA JUGA  Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Sumber Daya Alam

Sampai kapan ini bisa diputuskan, ? Itu mungkin suatu hal yang mustahil bisa diputuskan karena sudah menjadi tradisi no piro wani piro (npwp). Sehingga bisa dipastikan jika ingin menang harus memiliki isi tas yang besar untuk membeli suara.

Sebagus apapun gagasan atau pun program yang dibuat oleh kandidat kalau tanpa di iringi politik transaksional tidak akan mendapatkan suara yang begitu signifikan dan terkesankan dikesampingkan pemilih, persentase pemilih rasional dengan melihat kualitas dari kandidat itu sendiri sangat kecil dibanding dengan pemilih transaksional.

BACA JUGA  Masih Adakah Nepotisme Disekitar Anda ?

Bahwa model politik transaksional yang paling sering terjadi bukan hanya politik uang dalam artian kandidat membeli suara pemilih. Ditemukan praktik politik uang seperti serangan fajar lebih umum terjadi pada pilkada di daerah yang bersifat lokal. Itu terjadi dikarenakan tinggi nya angka kemiskinan, pengangguran sehingga politik transaksional dalam pilkada menjadi suatu hal yang ditunggu tunggu.

Mari sama sama kita nantikan pemimpin dari hasil politik transaksional apakah mampu membawa kemajuan daerah yang di pimpin nya. Wallahualam Bissawab !! (***)

Penulis : Yordan ( Pemred Jambivalen.Com)

Share :

Baca Juga

Opini

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Sumber Daya Alam

Opini

Yuliana Fasha

Opini

Internet dan Kekerasan Seksual pada Anak: Bagaimana dan Harus Bagaimana?

Opini

Masih Adakah Nepotisme Disekitar Anda ?

Opini

Pengangkatan Pejabat Berdasarkan Kekerabatan Penyakit Birokrasi !

Opini

Kegaduhan Politik Balas Jasa Dan Balas Dendam

Opini

Hilirisasi Berbasis SDA Di Provinsi Jambi

Opini

Defisit Atau Akal-Akalan Menghindari Penarikan Deposito APBD ??