Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Senin, 8 Maret 2021 - 12:27 WIB

Tanpa Persetujuan Mendagri, Bupati Anwar Sadat Diduga Tabrak Aturan

KUALATUNGKAL– Apa yang dilakukan Bupati Tanjabbar Anwar Sadat sama saja apa yang telah dilakukan oleh Bupati terdahulu, kedua nya sama sama diduga melabrak aturan kepegawaian dalam hal pemberhentian dan pengangkatan pejabat.

Sebelumnya Bupati terdahulu menonjobkan Kabag ULP jelang habis masa jabatan dan itu sudah dilarang Dalam aturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Khususnya, pada Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.” Ini terkait pemberhentian pejabat.

Namun Bupati Anwar Sadat bukan nya melakukan perbaikan malah melakukan hal yang sama dengan mengangkat kembali Kabag Ulp tanpa ada nya persetujuan tertulis dari Mendagri. Yang telah atur dalam UU nomor 10 tahun 2016 Pasal 162 ayat 3 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

BACA JUGA  Polemik TPP Kaban BKAD Melebihi Sekda, Syarifudin AR : Jangan Kaki Dikepala, Kepala Dikaki !!

“Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri.

Hal tersebut didasar kan Mengangkat kembali Reza Fahlevi dengan keputusan Bupati no 204/Kep.Bupati/BKPSDM/2021 tentang pengangkatan kembali pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan pengawas dilingkungan pemkab tanjabbar. Ini sangat kental nuansa kuatnya isu ada dorongan pembatalan tender yang sudah berproses bahkan yang sudah ada pemenang.

BACA JUGA  Pansus Minta Pemkab Segera Perbaiki RPJMD

Menurut Sumber Media ini, Dorongan untuk menghentikan proses tender ini begitu kuat bahkan sudah dilakukan pemanggilan terhadap Pokja oleh elit penguasa.

” Dasar nya apa membatalkan tender, ” Ujar sumber ini

Sementara itu Sekda Tanjabbar, Agus Sanusi membenarkan sudah mengangkat kembali Kabag Ulp yang sudah dinonjobkan.

” Ya sudah diangkat kembali, ” singkatnya.

Lanjut Sekda, Sesuai arahan KASN, SK berbunyi  dicabut dan menempatkan kembali, bukan mengangkat. Dan ini tetap dilaporkan ke Kemendagri

” Permintaan persetujuan berbarengan dengan SK ini, karena SK ini bukan mengangkat pejabat baru, ” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Rumah Tahfiz AL-Qur’an Ala Safrial Hanya Isapan Jempol

Pemerintahan

Ketua DPRD Tanjabbar Suport Forum Honorer Dan Akan Perjuangkan Nasib Honorer.

Pemerintahan

Hairan Akui Sudah Tak Sejalan Dengan Anwar Sadat !

Pemerintahan

Kemendagri Dorong Partisipasi Masyarakat Melalui Relawan Pemadam Kebakaran

Pemerintahan

Sebelumnya Edaran Larangan Jual Beli Proyek, Sekarang Edaran Jual Beli Jabatan, Jamal : Itu Hanya Cuci Tangan

Pemerintahan

Aneh, Dua Catar STTD Jalur Pembibitan Daerah Tanjabbar Lulus Berasal Dari Kota Jambi.

Pemerintahan

RPJMD Dinilai Tak Berpihak Ke Desa

Pemerintahan

Tak Pecat Arif Sambudi, Benarkah Bupati Safrial Ditegur Mendagri?