Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Sabtu, 6 Juli 2019 - 15:45 WIB

Tak Pecat Arif Sambudi, Benarkah Bupati Safrial Ditegur Mendagri?

KUALATUNGKALjAMBIVALEN.COM- Terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, dan Ka BKN yang memecat PNS yang terbukti melakukan tindakan pidana korupsi yang bersipat Inkrah.

Hanya saja, Bupati Tanjabbar selaku Pejabat pembina kepegawaian belum melaksanakan keputusan SKB tersebut atas satu ASN yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga PUPR Tanjabbar, Arif Sambudi.

Dasar pemkab tidak memberhentikan Arif Sambudi berdasarkan putusan PTUN yang memenangkan Arif Sambudi, namun hal tersebut dimentahkan oleh putusan MK dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang PNS yang dijadikan dasar pemerintah memecat PNS terpidana korupsi tidak melanggar konstitusi.

” Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan menghianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN, ” bunyi putusan tersebut.

BACA JUGA  Sejak 2 Tahun Silam Air PDAM Tak Ngalir Di Perumahan Pemda

Atas hal ini Mendagri Tjahyo Kumolo memberikan teguran tertulis kepada 103 kepala daerah, agar dalam waktu 14 hari segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ASN yang terlibat kasus korupsi.

Teguran pertama, Ungkap Pelaksana tugas Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik disampaikan kepada 11 Gubernur, 80 Bupati, dan 12 Walikota.

” Per 1 Juli 2019 sudah diberikan teguran tertulis kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini, ” Ujar Akmal diambil dalam situs Seskab.go.id.

BACA JUGA  Atasi Masalah Listrik Dan Air Bersih Pedesaan, Muklis Bakal Buat Pilot Project Di Tanjabbar.

Dari 80 Bupati, Kabupaten Tanjabbar termasuk yang mendapatkan teguran tertulis karena belum melaksanakan PTDH terhadap ASN Arif Sambudi.

Kepala BKPSDM Tanjabbar, Encep Jarkasih belum mengetahui adanya teguran dari Mendagri persoalan ASN Arif Sambudi yang belum dipecat.

” Kita belum terima surat teguran, kalau pun diturunkan itu langsung ke Bupati bukan ke BKPSDM, ” Ujarnya.

Dia memang mendapatkan berita soal teguran mendagri dari berita yang beredar, dasar pemberhentian Arif Sambudi belum ada karena yang bersangkutan memang PTUN.

” Jika ada putusan MK itu bisa jadi dasar, hanya saja kita belum tahu apakah ada putusan MK tersebut, ” tukasnya.

Penulis : Jordan

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Kampanyekan Stop Kekerasan Terhadap Anak Pada Peringatan HAN Tahun 2020

Pemerintahan

Ketua DPRD Tanjabbar Suport Perjuangan Honorer K2 Lewat Seleksi PPPK.

Pemerintahan

Mengabdi Selama 30 Tahun di Birokrasi, Muklis Dapat Penghargaan Presiden

Pemerintahan

RPJMD Dinilai Tak Berpihak Ke Desa

Pemerintahan

Janggal, Perbaikan Jaringan Pipa Lama Gunakan Dana ” Misterius” !!

Pemerintahan

Soal Keterlambatan Uang Muka, Ini Kata Yonheri

Pemerintahan

Genjot PBB, Bapenda Mulai Terapkan Pegawainya Sadar Bayar PBB

Pemerintahan

Disinyalir Ada ” Tekanan” Lakukan Tunda Pencairan, Ini Bantahan Plt Kadis Perkim