Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:40 WIB

Surat Edaran Bupati Larangan Jual Beli Jabatan Terkesan Salah Sasaran

Foto / IST

Foto / IST

KUALATUNGKAL– Belakangan ini mencuat isu jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum yang dekat dalam lingkaran istana, sehingga membuat bupati terpaksa mengeluarkan surat edaran no 800/2185/BKPSDM/2021 perihal larangan jual beli jabatan yang ditujukan kepada perangkat daerah lingkup pemkab tanjabbar

Sehingga dengan sendiri nya timbul asumsi bahwa adanya dugaan jual beli jabatan yang terjadi di masa pemerintahan Anwar Sadat-Hairan ini.

Namun yang jadi pertanyaan itu Bupati iti kan pejabat pembina kepegawaian, yang mempunyai hak penuh soal pengangkatan dan pemberhentian jabatan ASN, jika ada mencium aroma dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oleh Oknum yang mengatasnamakan Bupati tidak usah di promosi kan ASN untuk mendapatkan jabatan.

BACA JUGA  Rangkaian HUT RI Dan Kabupaten, Pemkab Tanjabbar " Minta-Minta " Ke Perusahaan !

Yang janggal pada adanya cucuk cabut jabatan belum seminggu dilantik jabatan Kasubid Kasubbid Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah, BAPENDA Tanjab Barat dan Kasubid Perhitungan dan Penetapan, BAPENDA Tanjab Barat dirotasi seminggu setelah pelantikan.

Sekretaris Komisi I DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan menyebutkan bahwa surat edaran itu lucu dan tidak tepat sasaran, yang punya hak mengangkat dan berhentikan jabatan pegawai itu kan Bupati kenapa edaran ditujukan ke OPD.

BACA JUGA  Direktur Sarpras Kemendes Ikut Bagikan BLT Dana Desa Tahap IV Door to door di Desa Bramitam Raya

” Memang nya Kepala OPD bisa ngangkat dan berhentikan jabatan ASN, hak kepegawaian itu mutlak ditangan Bupati, ” Ujar Jamal Darmawan.(19/10)

Lanjut Jamal, isu dugaan jual beli jabatan itu memang kencang adanya, yang dilakukan oleh oknum yang dekat dengan Bupati itu sendiri.

” Kita hanya sebatas mengingatkan saja jangan sampai terjadi tangkap tangan KPK jika terjadi praktek jual beli jabatan, tempatkan lah pejabat sesuai dengan kemampuan nya, ” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Operasi Katarak Gratis, Pasien Ucapkan Syukur

Pemerintahan

Serapan Anggaran APBD Jalan Nya Seperti “Kura Kura”

Pemerintahan

Enggan Hadapi Ratusan Pendemo, Bupati Utus Asisten Temui Pendemo Diluar

Pemerintahan

Sejak 2015, Kepala Daerah Tak Boleh Terima Insentif DBH

Pemerintahan

Safrial 3 Tahun Menjabat, Ketimpangan Masih Tinggi.

Pemerintahan

POLEMIK JEMBATAN PELABUHAN DAGANG MENUJU DESA BRASAU, SALAH SIAPA?

Pemerintahan

Jabat Adc Bupati, Honorer Ini Jadi Pengurus Partai Politik.

Pemerintahan

Jelang Tayang Paket Tebas Bayang, Kabid Pengairan PU Dikosongkan.