Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Rabu, 2 Juni 2021 - 09:00 WIB

Soal Sengketa Tapal Batas, Ini Saran Muklis ke Pemkab Tanjabbar

Muklis, Mantan Sekda Tanjabbar

Muklis, Mantan Sekda Tanjabbar

KUALATUNGKAL- Penyelesaian tapal batas yang diperebutkan antara kabupaten induk tanjabbar dengan kabupaten hasil pemekaran tanjab timur belum menemukan kata sepakat. Sengketa tapal batas didua kabupaten tersebut berada dikecamatan betara dan mendahara ulu.

Data yang dihimpun perebutan wilayah ini terindikasi soal 24 sumur migas petrochina, apabila ini bergeser dari wilayah tanjabbar maka kabupaten tanjabbar kehilangan kisaran 54 persen sumur migas dan akan berpengaruh pada Dana Bagi Hasil Migas yang rutin disalurkan ke tanjabbar, dari hasil yang disalurkan tahun 2020 maka nanti tanjabbar akan kehilangan sekitar Rp 51 miliar.

BACA JUGA  Bahren Nurdin : Air Bersih Tak Mengalir, Bupati Safrial Harus Buka Dialog Dengan Masyarakat..!!

Mantan Sekda tanjabbar, Muklis menyebutkan bahwa penyelesaian itu pemkab mengambil langkah formal yang normatif sebab secara administrasi itu berada diwilayah tanjabbar.

” Ini ada kaitan nya dengan sumur migas petrochina, karena secara defakto selama ini hasil yang didapatkan disalurkan ke kabupaten tanjabbar, dan yang terpenting proses izin yang menjadi landasanya, itu ada semua di pemkab tanjabbar, ” Ujarnya via ponsel.(2/6)

BACA JUGA  Soal Rehabilitasi Dan Konservasi Hutan Mangrove, Bupati Diminta Pahami Batas Kewenangan.!!

Selain itu kata Muklis, ada tiga langkah yang mesti dipersiapkan data administrasi, sosial dan ekonominya.

Kalau secara administrasi pemerintahan jelas ada indokatornya. Secara sosial bisa pakai hukum adat dan kecenderungan budaya masyarakat di sana, secarq teknis itu terkait proses tambang yang selama ini berjalan.

” Argumentasi nanti itu penyelesaian di Gubernur karena itu antar kabupaten, ya mesti disiapkan saja data formal yang dimiliki pemkab tanjabbar, ” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Rajiun : Hanya Penyidik Yang Boleh Buka Data Deposito APBD

Pemerintahan

Penetapan Zakat Fitrah dan Imsak Bulan Puasa Ramadhan 1445 H, Kemenag Kota Jambi Gelar Rapat

Pemerintahan

SK Nonjob Netty Martini Di Cabut, Legalkah Louncing 44 Paket Di APBDP 2019 Oleh Plt Kadis Perkim Tanjabbar??

Pemerintahan

Terkait Instruksi Mentan, Yogie Saiful : Bupati Itu Harus Nya Pikirkan Jeritan Petani, Kurangi Kegiatan Seremonial !!

Pemerintahan

Bupati Sentil Pejabat Yang Doyan “DL”

Pemerintahan

Kebijakan Pusat Ancam Nelayan Tradisional

Pemerintahan

Soal Rehabilitasi Dan Konservasi Hutan Mangrove, Bupati Diminta Pahami Batas Kewenangan.!!

Pemerintahan

Insentif Tak Kunjung Dibayarkan, Seluruh Dokter Spesialis Mogok Kerja