Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Selasa, 29 Januari 2019 - 15:06 WIB

Soal Rehabilitasi Dan Konservasi Hutan Mangrove, Bupati Diminta Pahami Batas Kewenangan.!!

KUALATUNGKAL-jAmbivalen.com- Menjadi tamu pada Simposium Nasional Konservasi di Hotel Damhil, Gorontalo pada senin (28/1) mengusung tema Reformulasi Kebijakan Menuju Inovasi Tatakelola Sumberdaya Alam Berbasis Konservasi, Bupati Tanjabbar H. Safrial sebagai pembicara secara lugas memaparkan materi upaya dan langkah rehabilitasi dan koservasi magrove di wilayah Pantai Timur Sumatera.

Menurut Safrial, di Kabupaten Tanjabbar sendiri, tercantum dalam visi-misi Kabupaten Tanjab Barat salah satunya yakni, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Terkait dengan kabupaten konservasi, untuk di Tanjabbar sendiri hal itu bukan lagi sebatas wacana, namun sudah bergerak maju dengan melakukan kegiatan konservasi, terutama konservasi mangrove. “ Kami sudah melakukan kegiatan penanaman mangrove. Karena keberadaan mangrove, itu bisa menyerap karbon dioksida lebih besar bahkan 20 kali lipat daripada hutan tropis, “ Kata Bupati.

BACA JUGA  PORKAB IV, Disparpora Tanjabbar "Main Dewek " !!

Sementara itu, Pengamat pemerintahan Syarifuddun AR mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui jika salah satu Visi dan Misi adalah menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). ” Setahu saya Visi Misi beliau itu Maju, Adil, Makmur, Bermartabat, dan Berkwalitas. Kalau di hubungkan dengan rehabilitasi konservasi mangrove mungkin agak berlebihan kali, ya?! Sesuai dengan amanah UU RI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jika masuk dalam Visi dan Misi tentu ada wacana, program serta pelaksanaannya. Lalu dana darimana? ” ujarnya.

“Mungkin dengan memfokuskan kinerja pada hal – hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mendengar aspirasi masyarakat untuk dapat mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat, dan Berkwalitas Lebih efisien ketimbang mengurusi Mangrove yang bukan urusan Kabupaten. Ya, kita minta Bupati itu pahami batas kewenangan, jangan menabrak  UU dengan mengunakan Perda, itu sama istilah mobil ditabrak sepeda, “ lirihnya.

BACA JUGA  Teruskan GOR, Sempurnakan WFC Dan Balai Adat..!

Dihubungi terpisah via ponsel, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan H. Zabur Rustam membenarkan bahwa konservasi hutan mangrove merupakan kewenangan provinsi bukan kabupaten. ” Memang itu kewenangan provinsi berdasarkan Undang Undang, tapi bupati juga boleh menetapkan karena lokasi hutan mangrovenya didaerah kita. Selain itu sepadan pantai itu kewenangan kabupaten karena ada perdanya.” singkatnya. (jA01)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Soal Sisa Pembayaran Proyek, Sekda Sebut Ada 2 Opsi

Pemerintahan

Demisioner Ketum HMI Ini, Kecam Pembelian Mobnas Baru Pimpinan DPRD Tanjabbar

Pemerintahan

Air Bersih Tak Kunjung Tuntas, Bupati Safrial Sebaiknya Mundur..!

Pemerintahan

Baru Menjabat Sudah Diterpa Isu

Pemerintahan

Sebelumnya Edaran Larangan Jual Beli Proyek, Sekarang Edaran Jual Beli Jabatan, Jamal : Itu Hanya Cuci Tangan

Pemerintahan

Soal Sengketa Tapal Batas, Ini Saran Muklis ke Pemkab Tanjabbar

Pemerintahan

DKP Provinsi Jambi Sebut Perda RZWP3K Belum Ada.

Pemerintahan

Ujuq-Ujuq Ingin Multiyears !! Ahmad Jakfar : Pemkab Tak Siap Secara Teknis