Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Senin, 21 Oktober 2019 - 22:38 WIB

Soal Polemik Hutan Mangrove Muaro Seberang, Ini Penjelasan Pemkab

KUALATUNGKAL- Pemkab Tanjabbar angkat bicara terkait polemik adanya dugaan penjualan tanah milik Pemkab Tanjabbar dan dugaan tidak merata nya pembagian PLTS didesa muara seberang.

Kabag Pem Dan otoda Setda Tanjabbar, Dianda Putra, mengatakan tanah pemkab yang berada di desa muara seberang adalah hutan lindung bakau di lingkungan parit KUD, parit selamat Dan parit keramat

” Kita sudah melakukan pengecekan kelapangan, tanah pemkab yang berada di desa muara seberang adalah kawasan hutan lindung mangrove yang  dibatasi kanal perikanan provinsi jambi dengan tambak ikan masyarakat, “ Ujar Dianda.

BACA JUGA  Sejak 2015, Kepala Daerah Tak Boleh Terima Insentif DBH

Dianda juga membantah kabar bahwa mantan kades muara seberang dengan pembentukan kelompok masyarakat menjual tanah kawasan pantai hutan lindung mangrove di sekitar parit KUD pantai desa muara seberang.

“ Kalau soal pembagian lokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tidak merata, telah dibagi sejak tahun 2014, namun sampai saat ini sekira 6 tahun keberadaan alat PLTS sudah rusak berat sehingga pembagian penerangan hanya siang, “ kilahnya.

Disinggung soal program bedah rumah, Dianda, pihak kabupaten sudah mengkonfirmasikan kepada Camat Seko Wahyudi, menurut Wahyudi selama dirinya memimpin seberang kota belum ada kegiatan bedah rumah baik melalui dana APBD Kabupaten tanjabbar ataupun APBD provinsi Jambi.

BACA JUGA  Baru Menjabat Sudah Diterpa Isu

“ Atas polemik ini Pemkab berharap kawasan magrove di wilayah pesisir desa muara seberang kecamatan seberang kota harus dijaga kelestarianya, pemkab menghimbau masyarakat untuk tidak memperluas pengusaan lahan magrove tersebut, “ tegasnya.

Lanjut Dianda,  wilayah yang belum digarap oleh masyarakat akan dibuat batas sementara dan lahan tersebut tidak dapat dimiliki dan diperjual belikan.

“ Masyarakat yang sudah menguasai lahan tersebut hanya berupa hak pakai sementara, “ tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Mengelola Pemerintahan Jangan Disamakan Filosofi Memancing, Tak Mampu Mundur !!

Pemerintahan

Istri Digadang Maju Pilkada, Safrial Stunami Ratusan Pejabat !

Advertorial

Sebanyak 8 PJS Kades Di Kecamatan Pengabuan Lantik, Ini Nama Namanya

Pemerintahan

Bupati Anwar Sadat Percayakan Yon Heri Jabat Plt Kadis Perkim

Advertorial

Kebiasaan, Tanjabbar Antar LKPD Ke BPK Di Batas Akhir.

Pemerintahan

Honor Dan Jasa Pelaksanaan Porkab IV 2019 Tanjabbar Rp 684 Juta

Pemerintahan

Tak Profesional, Gaji ASN Kembali Molor

Pemerintahan

Dilantik Sebagai Wakil Rakyat Provinsi Jambi, Ini Kata Icol