Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Senin, 10 Juni 2019 - 14:05 WIB

Soal Polemik CPNS Lewat Usia, Mantan Bupati UE Sebut BKD, BKN Dan Menpan Tidak Teliti

KUALATUNGKAL-jAmbivalen.com_ Polemik dugaan adanya maladministrasi terhadap penerimaan CPNSD Kabupaten Tanjabbar tahun 2010 silam, oknum AA yang disinyalir melewati usia yang telah ditentukan serta kelengkapan persyaratan melampirkan SK honorer selama 13 tahun berturut – turut yang diragukan akhirnya mendapat tanggapan dari Bupati Tanjabbar periode 2011 – 2016, Drs. H. Usman Ermulan, MM.

” Itu ketidaktelitian BKD, Menpan dan BAKN sampai menerbitkan NIP PNS tersebut, ” Sebut Usman Ermulan melalui WhatsApp. (10/06)

BACA JUGA  Ada Resiko Hukum Ketika PNS Koruptor Tetap Dipekerjakan, Di Kab Tanjab Barat Ada Dan Memiliki Jabatan Lho..

Untuk diketahui, SK pengangkatan CPNSD farmasi 2010 Kabupaten Tanjabbar ditandatangani oleh Bupati Usman Ermulan periode 2011 – 2016 pada tahun 2012 berdasarkan surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 813/2106/sj. Tanggal 28 juni 2012 tentang legalitas SK CPNSD formasi 2010.

Dalam surat Kemendagri tersebut juga menyebutkan Bupati Safrial tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan Bupati Tanjab Barat No. 813/013/BKD tanggal 24 Januari 2011 tentang pengangkatan CPNSD Kabupaten Tanjabbar formasi 2010.

BACA JUGA  Seleksi Penerimaan Taruna STTD " Kontroversi " !! Ini Penjelasan Encep Jarkasih

“Ya, betul CPNS 289 yang telah memiliki NIP dari BAKN & MENPAN, atas proses dan usul BKD, Bupati sebelumnya kepada Menpan dan BAKN, siapa pun Bupatinya tetap harus melaksanakan perintah Menpan dan BAKN, jika ada kekeliruan dan sebagainya, adalah dalam proses di BKD sampai selesai proses di Menpan dan BAKN.”  Tukas politisi senior ini. (jA01/St*2)

Share :

Baca Juga

Bupati Sidak Disalah satu Kantor Lurah

Pemerintahan

Bupati Sidak Kantor Lurah Bak Menepuk Muka Sendiri

Pemerintahan

Wacana Pergantian Sekda Tanjabbar Mencuat !

Pemerintahan

Rajiun : Hanya Penyidik Yang Boleh Buka Data Deposito APBD

Pemerintahan

BLUD RSUD Daud Arief Kuala Tungkal Terlilit Hutang Rp 20 M

Pemerintahan

Soal Polemik Insentif Tenaga Medis, BPJS Kesehatan Sebut Sudah Bayar Sampai November 2020

Pemerintahan

Akhir Nya Sekda Nyerah Tetap Berlakukan Perbup Lama Terkait Pembayaran TPP

Pemerintahan

Di Muscab Gapensi, Bupati Disindir !

Pemerintahan

Disinyalir Ada ” Tekanan” Lakukan Tunda Pencairan, Ini Bantahan Plt Kadis Perkim