KUALATUNGKAL– Dikalangan rekanan di tanjabbar dihebohkan adanya dugaan pergantian pemain dalam menjajakan kue APBDP 2020 dengan menarik Fee proyek kepada rekanan.
” Iya bukan yang lama lagi, sudah pemain baru yang menarik fee katanya perintah dari atas, ” Ujar salah satu rekanan yang meminta namanya tidak disebutkan.
Beberapa rekanan ragu untuk memberikan setoran fee untuk proyek APBDP ini dikarenakan kondisi apakah ada atau tidak proyek nya, dibahas saja belum RKA sudah keliling dibawa.
” Oknum tersebut pemain baru dapat perintah gitu katanya dia yang mengatur, ada yang sudah setor ada yang masih ragu ragu dengan oknum tersebut, ” Ungkapnya.
Menanggapi persoalan yang terjadi, Ketua Gapensi Kabupaten Tanjabbar, Abdurrahman Jamalia mengaku tak bisa berbuat banyak.
” Transaksi yang dilakukan secara ilegal biasanya tidak meninggalkan barang bukti sehingga sulit diselesaikan secara jalur hukum. Meski mendengar banyak keluhan soal jual beli proyek dengan pungutan pembayaran fee di awal, namun secara pribadi dirinya mengaku belum pernah ditawari langsung, ” terangnya.
” Itu memang kabar sudah lama, Kalau selentingan memang dengar,” ujar Abdurrahman, Rabu (12/8).
Secara pribadi, ia juga mengaku kesulitan memenuhi tuntutan dan permintaan kesejahteraan 70 anggota Gapensi lantaran tidak memiliki kewenangan soal pengaturan maupun penunjukan pelaksanaan kegiatan APBD Tanjab Barat.
” Saya selaku ketua, belum ada dapat pekerjaan. Tapi kalau memang tujuanya untuk kepentingan orang banyak, itu tidak masalah,” papar Abdurrahman.
Namun, pihaknya berharap agar keberadaan mafia dan para anteknya bisa diminimalisir dengan cara mengembalikan kewenangan kepada pihak Dinas.
” Seharusnya kewenangan diserahkan kepada Dinas. Jadi bisa dilakukan secara profesional dan proporsional. Karena mereka-lah yang sudah mengetahui rekam jejak rekanan,” timpalnya. (red/tim)
