Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Senin, 26 Juli 2021 - 18:32 WIB

Sejak 2015, Kepala Daerah Tak Boleh Terima Insentif DBH

KUALATUNGKAL-Sesuai dengan peraturan Pemerintah (PP) No 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk tingkat kabupaten sebesar 5 persen.

Namun untuk insentif atas Dana Bagi Hasil (DBH) tidak diperbolehkan lagi sejak tahun 2015 silam.

Kepala BPPRD Tanjabbar, Yonheri tak menampik bahwa besaran yang telah diatur untuk insentif pajak dan retribusi daerah itu sebesar 5 persen.

BACA JUGA  Safrial Pastikan Air Mengalir Akhir 2018, Bentuk Kebohongan Belaka.

” Iya insentif nya 5 persen untuk pajak dan retribusi daerah, yang mendapatkan itu pimpinan daerah dan instansi pengelola, ” Ujar Yonheri Via ponsel.(26/07)

Dia menambahkan, adapun yang ditargetkan untuk pendapatan dari pajak dan retribusi untuk tahun 2021 ini sebesar Rp 36 miliar.

” Insya Allah kita mampu mencapai apa yang telah kita targetkan dari penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber PAD, ” Ucapnya

BACA JUGA  Daus Hengkang Dari Humas

Saat disinggung soal insentif DBH untuk pimpinan daerah, Yonheri menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 keatas tidak diperbolehkan lagi menerima insentif DBH.

  Karena daerah kan tidak memungut langsung DBH itu, maka tidak diberikan insentif nya, ” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Pedagang Sampaikan Aspirasi, DPRD Turun Kelokasi.

Pemerintahan

KPU Tanjabbar Gelar Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada

Pemerintahan

Hatrick WTP Dengan 3 Tahun Tunggakan Pajak !

Pemerintahan

Kasus Covid 19 Meningkat, Pemkab Tanjabbar Malah Gelar Pesta Rakyat

Pemerintahan

Evaluasi Pengolahan Data Sarana Dan Prasarana, Ini Pesan Muklis

Pemerintahan

H Muklis : Pembangunan Berkualitas Harus Didukung Data Yang Berkualitas

Pemerintahan

Safrial 3 Tahun Menjabat, Ketimpangan Masih Tinggi.

Pemerintahan

Bupati Doyan “DL”, HMI Beri Kritikan Pedas