Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Senin, 26 Juli 2021 - 18:32 WIB

Sejak 2015, Kepala Daerah Tak Boleh Terima Insentif DBH

KUALATUNGKAL-Sesuai dengan peraturan Pemerintah (PP) No 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk tingkat kabupaten sebesar 5 persen.

Namun untuk insentif atas Dana Bagi Hasil (DBH) tidak diperbolehkan lagi sejak tahun 2015 silam.

Kepala BPPRD Tanjabbar, Yonheri tak menampik bahwa besaran yang telah diatur untuk insentif pajak dan retribusi daerah itu sebesar 5 persen.

BACA JUGA  Terkait HUT Kabupaten, Dewan Sebut Pemkab Tanjabbar Sepihak.

” Iya insentif nya 5 persen untuk pajak dan retribusi daerah, yang mendapatkan itu pimpinan daerah dan instansi pengelola, ” Ujar Yonheri Via ponsel.(26/07)

Dia menambahkan, adapun yang ditargetkan untuk pendapatan dari pajak dan retribusi untuk tahun 2021 ini sebesar Rp 36 miliar.

” Insya Allah kita mampu mencapai apa yang telah kita targetkan dari penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber PAD, ” Ucapnya

BACA JUGA  Gubernur Ajak Wabup Semobil Kunker Ke Desa Kemang Manis

Saat disinggung soal insentif DBH untuk pimpinan daerah, Yonheri menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 keatas tidak diperbolehkan lagi menerima insentif DBH.

  Karena daerah kan tidak memungut langsung DBH itu, maka tidak diberikan insentif nya, ” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Tetap Gelar Open House, Bupati ” Tantang ” Mendagri

Pemerintahan

Janji Politik Anwar Sadat Soal Cetak Sawah 1000 Ha Dan Swasembada Beras ” Tong Kosong “

Pemerintahan

Ditunjuk Kemendagri Jadi Narsum, Ini Kata Muklis

Pemerintahan

Rajiun : Hanya Penyidik Yang Boleh Buka Data Deposito APBD

Pemerintahan

Asistensi BPKP Nilai RPJMD ” Berkah ” Tak Berkualitas !!

Pemerintahan

Lusa, Bupati Tanjabbar Diperiksa KPK

Pemerintahan

Akhirnya,NPHD Hibah Dana KONI Ditanda Tangani

Advertorial

Sebanyak 8 PJS Kades Di Kecamatan Pengabuan Lantik, Ini Nama Namanya