KUALATUNGKAL-jAmbivalen.com- Tidak dapat dipungkiri bahwa air menjadi hal yang diperebutkan dan dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup di dunia membutuhkan ketersediaan air bersih dan layak mendapatkan air bersih dalam kehidupan sehari – hari.
Di beberapa daerah di indonesia ketersedian air bersih sudah bukan lagi sebatas janji pemerintah daerahnya bahkan sebahagian daerah di indonesia telah berbicara air bersih layak minum, lain halnya dengan Kabupaten Tanjabbar yang sampai detik ini air bersih merupakan barang langka.
Memiliki PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) merupakan bentuk dari sebuah pembohongan sebab jangankan untuk di minum, air yang disediakan oleh PDAM Tirta Pengabuan bahkan tak layak untuk kebutuhan MCK. Meski telah menghabiskan sekitar Rp 500 miliar dana APBD di tambah dengan dana ‘misterius’ atas perbaikan jaringan pipanisasi air bersih saat ini air bersih masih merupakan mimpi. ” Bupati Safrial dinilai telah gagal dalam menyediakan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakatnya, terlebih sesumbarnya sang bupati di akhir tahun 2017 lalu yang menyebutkan air bersih pasti akan mengalir ke Kota Kuala Tungkal di akhir tahun 2018 merupakan bentuk kebohongan terhadap masyarakat Kabupaten tanjabbar, ” Ungkap ketua LSM PETISI, Syarifuddin. AR.
Aneh nya Sampai detik ini Bupati Safrial tidak mengklarifikasi atas pernyataannya di akhir tahun 2017 lalu, sementara pihak DPRD Tanjabbar selaku kontrol terhadap kebijakan dan kegiatan pemerintah yang mewakili rakyat dinilai bungkam atas gagalnya air bersih mengalir di ibu Kota Kabupaten.” Semua pada bungkam apa takut dengan Bupati, DPRD tak bersuara lantang, ” Sebutnya.
Sementara itu, salah satu masyarakat Kuala Tungkal, Amiruddin menyebutkan masalah air bersih di Kabupaten Tanjabbar ini sudah menjadi masalah krusial dan janji Bupati akan mengalirkan air bersih ke kuala tungkal akhir tahun 2018 tidak benar. ” Saat ini semua tutup mulut terkait air bersih, Bupati sibuk dengan mangrove yang dinilai sebagai bentuk pengalihan objek, DPRD kompak nyaris tanpa suara, sementara dana daerah sudah habis Rp 500 miliat Dan pada akhirnya kami masyarakat tetap menerima air tak layak konsumsi dari pipa PDAM, ” tukasnya. (jA01)
