Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Jumat, 22 April 2022 - 14:48 WIB

Ribuan Suara Berpotensi Tergerus Di 2024, Dampak TPP ASN Tak Kunjung Dibayarkan

KUALATUNGKALjAmbivalen.Com Potensi tergerus nya suara pada pilkada 2024 kemungkinan bisa terjadi dampak tak kunjung dibayarnya TPP ASN selama 4 bulan apalagi menghitung hari sudah menghadapi hari raya Idulfitri 1443 H. dan ini merupakan kerugian besar bagi pasangan UAS – Hairan untuk pilkada serentak tahun 2024 yang dikabarkan akan maju untuk melanjutkan periode ini, hal ini karena kebijakan pemkab dinilai tak memihak dan memikirkan nasib ASN di Kabupaten Tanjabbar.

BACA JUGA  Diduga Dana Siluman Rehab Rumdis Bupati Tanjabbar

Hampir 4000_an ASN sangat menantikan pembayaran TPP sebelum idul fitri mengingat melonjaknya kebutuhan dasar menghadapi hari raya Idul Fitri 1443 H, memunuhi kebutuhan ini tentu berpotensi melibatkan Suami/istri, Ayah/Ibu, Anak/Menantu.

“Tidak untuk yang kedua kali lagi akan memilih pemimpin yang terkesan cuek akan jeritan kami sebagai ASN.” Ujar salah satu ASN yang meminta nama nya tidak disebutkan.

Katanya, Pemkab terlalu banyak alasan, sedangkan surat persetujuan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri No. 900/8425/Keuda tanggal 31 Maret 2022 perihal persetujuan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara tahun anggaran 2022 sudah ada. Penundaan ini terkesan menzholimi ribuan ASN yang meletak seluruh harapannya menghadapi Idul Fitri pada pencairan TPP.

BACA JUGA  Daus Hengkang Dari Humas

“ Ini sejarah di Kabupaten Tanjabbar sejak diberlakukannya TPP, bila seorang pemimpin tak lagi mau mendengar keluhan kami, semoga Allah mendengar keluhan kami, ” tukasnya (red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Terkait HUT Kabupaten, Dewan Sebut Pemkab Tanjabbar Sepihak.

Pemerintahan

H.Muklis : Masyarakat Desa Harus Menjadi Bagian Kemajuan Teknologi Di Era Industri 4.0

Pemerintahan

Terkait Adc Bupati Berpolitik, Sekda : Saya Serba Salah !!

Pemerintahan

Hatrick WTP Dengan 3 Tahun Tunggakan Pajak !

Pemerintahan

Air Bersih Masih Dilema, Riview RISPAM Justru Telah Masuk Proses Pelelangan

Pemerintahan

2021, Anggaran Belanja Pembangunan Terjun Bebas

Pemerintahan

Daus Hengkang Dari Humas
Bupati Sidak Disalah satu Kantor Lurah

Pemerintahan

Bupati Sidak Kantor Lurah Bak Menepuk Muka Sendiri