Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Rabu, 31 Juli 2019 - 16:13 WIB

Porkab Ke IV Tahun 2019 Tanjabbar Dinilai Cacat Hukum

KUALATUNGKAL-  Even 2 tahunan Pekan Olah Raga Kabupaten (Porkab) Ke IV Kabupaten Tanjabbar tahun 2019 dinilai cacat hukum, karena tidak melibatkan induk organisasi olahraga kabupaten yakni KONI Tanjabbar.

Hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 16 (2) pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditugaskan kepada komite olahraga Provinsi atau Komite olahraga Kabupaten/kota.

BACA JUGA  Sebelumnya Sudah Di Usulkan Pemkab

Ketua KONI Tanjabbar, H. Syafril Simamora menyebutkan, bahwa pelaksanaan Porkab 2019 yang dilaksanakan oleh disparpora tanjabbar itu cacat hukum karena sudah melangggar Peraturan Pemerintah (PP), seharus nya Porkab itu ditugaskan pelaksanaan nya kepada KONI Kabupaten.

” Ini apa begini cara Disparpora, KONI saja tidak dilibatkan sama sekali pada pelaksanaan Porkab, ” Ujar Ucok Mora Sapaan nya dengan nada tinggi.

BACA JUGA  Pemkab Dipandang Sebelah Mata PT DAS, Siapa Dibelakang PT DAS ??

Menurut Ketua KONI, dalam laporan Ketua Panitia dalam hal ini Kadisparpora Otto Riadi di pembukaan Porkab bahwa Porkab 2019 ini dilaksanakan bekerja sama dengan KONI itu merupakan pembohongan Publik.

” Itu laporan Sekjen KONI ke saya waktu menghadiri pembukaan Porkab 2019, kata nya kerja sama dengan KONI, itu bohong saja Kadisparpora, ” tegasnya.(Jordan)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Di Masa Pemerintahan Anwar Sadat, Sekretaris DLH Disinyalir Monopoli Jabatan PPK

Pemerintahan

Krisis Listrik Diwilayah Ulu Resahkan Masyarakat.

Parlemen

Polemik Hutang Ke Pihak Ketiga, Waka DPRD : PUPR Jangan Lepas Tangan, Selesaikan Itu !!

Pemerintahan

Enggan Hadapi Ratusan Pendemo, Bupati Utus Asisten Temui Pendemo Diluar

Pemerintahan

Hatrick WTP Dengan 3 Tahun Tunggakan Pajak !

Pemerintahan

Terindikasi Konflik Kepentingan, Kepsek Diangkat Jadi Pjs Kades !

Pemerintahan

Usulan Pembangunan Melalui Dana CSR Petrochina, Ini Kata SKK Migas

Pemerintahan

Dinilai Lakukan Pelanggaran, KASN Minta Bupati Tanjabbar Kembalikan Pejabat Nonjob