Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / HUKUM & KRIMINAL

Kamis, 18 Agustus 2022 - 13:07 WIB

Pemberhentian Tidak Sah, Bupati Tanjung Jabung Barat Harus Pulihkan Jabatan Direktur

JAMBI- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membacakan putusan atas Banding yang diajukan Bupati Tanjung Jabung Barat (selaku Tergugat I) dan Sintha Dewi Agustina, Direktur PT BPR Tanggo Rajo (selaku Penggugat) pada Selasa, 16 Agustus 2022 secara virtual.

Dalam putusannya, pertama Majelis Hakim menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 dalam Provisi, dalam Eksepsi dan Putusan Sela mengenai kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut). Dengan putusan ini, Banding dari Bupati Tanjung Jabung Barat mengenai kewenangan pengadilan, ditolak Majelis Hakim.

Selanjutnya, putusan Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 khususnya mengenai ganti kerugian materiil yang diajukan Sintha Dewi (Direktur PT BPR Tanggo Rajo) selaku Penggugat. Selain menyatakan pemberhentian Direktur PT BPR Tanggo Rajo tidak sah dan batal demi hukum, Hakim memerintahkan Bupati Tanjung Jabung Barat dan Tergugat lainnya untuk membayar ganti rugi materiil kepada Sintha Dewi sebesar 275 juta rupiah yang nilainya akan bertambah sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA  Antisipasi Karhutla, Polres Tanjabbar Ingatkan Perusahaan Perkebunan Penuhi Standar Teknis

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengabulkan gugatan yang diajukan Sintha Dewi Agustina, Direktur PT BPR Tanggo Rajo yang diberhentikan sepihak. Putusan dibacakan dalam sidang yang diselenggarakan secara virtual hari ini Kamis, 23 Juni 2022. Majelis Hakim menyatakan Bupati Tanjung Jabung Barat selaku pemegang saham mayoritas, Dewan Komisaris, dan Dirut PT BPR Tanggo Rajo terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Majelis Hakim, Para Tergugat terbukti melawan hukum karena dalam pemberhentian Sintha Dewi selaku Direktur PT BPR Tanggo Rajo tidak pernah memberitahukan secara tertulis dan mengundang Sintha Dewi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), serta tidak pernah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri. Sehingga prosedur pemberhentian Direktur PT BPR Tanggo Rajo ini cacat hukum dan melanggar UU Perseroan Terbatas.

BACA JUGA  Majelis Hakim Putuskan Bupati Tanjabbar dan Tergugat Lain nya Terbukti Melawan Hukum

Atas putusan Banding tersebut, Britha Maharani selaku Kuasa Hukum Sintha Dewi memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan fakta-fakta dan memegang teguh hukum dalam mengambil keputusan. Melalui proses hukum ini, sekaligus juga mengingatkan kepada pemimpin (dalam hal ini Bupati Tanjung Jabung Barat) untuk cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Oleh karena putusan telah dibacakan, maka tidak ada alasan bagi Bupati Tanjung Jabung Barat selaku pemegang saham mayoritas, Dewan Komisaris, dan Dirut PT BPR Tanggo Rajo untuk tidak segera melaksanakan putusan, memulihkan jabatan Sintha Dewi selaku Direktur PT BPR Tanggo Rajo dan membayar ganti kerugian sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan.(red)

Share :

Baca Juga

HUKUM & KRIMINAL

Kado Pahit Bupati di HUT RI, Kalah Lagi Di Putusan Tingkat Banding

HUKUM & KRIMINAL

Majelis Hakim Putuskan Bupati Tanjabbar dan Tergugat Lain nya Terbukti Melawan Hukum

HUKUM & KRIMINAL

Penyelundupan Benur Senilai Rp 20 Miliar Digagalkan Polres Tanjabbar

HUKUM & KRIMINAL

Polres Tanjabbar Temukan Benur Tak Bertuan

HUKUM & KRIMINAL

Bahas Soal Ketenagakerjaan, Polres Tanjabbar Bersama DPC Federasi HUKATAN KSBSI Gelar Diskusi

HUKUM & KRIMINAL

Bawa Shabu Seberat 50,32 Gram, 2 Pemuda Diciduk Polisi

HUKUM & KRIMINAL

Antisipasi Karhutla, Polres Tanjabbar Ingatkan Perusahaan Perkebunan Penuhi Standar Teknis

HUKUM & KRIMINAL

GP Ansor Jambi Desak Polisi Usut Pengeroyokan Kadernya