KUALATUNGKAL-jAmbivalen.com. Mutasi yang dilakukan terhadap dua Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Dinas Perkim Kabupaten Tanjabbar yang di lakukan Oleh Pemkab Tanjabbar sarat kepentingan yang terstruktur dan masive terkait dugaan penguasaan dan pengaturan kegiatan pada instansi tersebut.
Hal ini berawal dari ditayangkannya hampir 90 paket pekerjaan pada dinas tersebut oleh PPBJ pada jum’at, 24 Mei 2019 lalu yang kemudian menimbulkan polemik dengan dimutasikannya 2 PPBJ dinas Perkim ditandai saat SK mutasi mereka yang diterima Dinas Perkim pada senin, 27 Mei 2019 dan kemudian diketahui penandatangan SK Mutasi tersebut tertanggal 23 Mei 2019 oleh Bupati Tanjabbar, Safrial.
” Kita menayangkan 91 paket pekerjaan penunjukan langsung itu pada tanggal 24 Mei 2019 dan tidak mengetahui adanya mutasi pada kami, kami tau dimutasi pada tanggal 27 Mei 2019 dan SK Mutasi tersebut ditandatangani basah oleh Bapak Bupati tertanggal 23 Mei 2019.” Umgkap M. Iqbal.
Menurutnya, User ID PPBJ Dinas Perkim pada portal LPSE di nonaktifkan oleh LPSE pada tanggal 27 Mei 2019 yang diketahui tidak terindikasi adanya surat permohonan pemblokiran oleh PA Dinas Perkim, Ir. Nety Martini, M. Sc saat itu serta yang menjadi dasar penonaktifan User ID PPBJ oleh pihak LPSE sehingga hal tersebut mengganggu proses kegiatan penayangan sekitar 91 paket pekerjaan.
“Saat penayangan User ID PPBJ tentu masih bisa diakses, yang di blokir itu pada tanggal 27 Mei 2019 setelah kami mengetahui adanya SK mutasi terhadap kami, dengan adanya pemblokiran user ID tersebut kami pun melayangkan surat pemberitahuan kepada PPBJ Perkim yang baru agar melanjutkan proses 91 Paket pekerjaan yang saat ini masih dalam tahapan.” jelasnya.
“Dinonaktifkannya User ID PPBJ Dinas Perkim ini diketahui setelah kami mengakses Login User ID PPBJ dan di tolak oleh sistem pada Senin, 27 Mei 2019 sehingga proses tahapan 91 Paket pekerjaan tersebut tidak dimungkinkan diakses melalui Login User PPBJ.” timpalnya.
Terpisah, Ir. Nety Martini, M. Sc dikonfirmasi melalui selularnya membenarkan bahwa sampai dirinya menerima SK Nonjob sebagi Kadis Perkim pada Senin, 27 Mei 2019 dirinya tidak pernah menyampaikan surat permohonan penonaktifan atau pun permohonan pergantian User ID PPBJ kepihak LPSE Kab. Tanjab Barat.
” Saya terima SK Nonjob tanggal 27 Mei 2019 serentak dengan 2 staf saya yang merupakan PPBJ, bedanya SK mereka tertanggal 23 Mei 2019 ditandatangani sementara SK saya 27 Mei 2019 ditandatangani. Artinya ditanggal 27 Mei 2019 masih sepenuhnya kewajiban saya selaku PA dalam mengajukan penonaktifan User ID PPBJ oleh LPSE, tapi saya tidak pernah melakukan itu sehingga pertanggal 27 Mei 2019 User ID PPBJ di blokir.” tuturnya.
“Saya berasumsi penandatanganan SK Mutasi PPBJ saya ditanggal 23 Mei 2019 merupakan suatu tindakan penyangkalan terhadap penayangan 91 paket kegiatan penunjukan langsung yang dilakukan oleh PPBJ di tanggal 24 Mei 2019 dan saya menduga pemblokiran User ID adalah bentuk dari interpensi agar PPBJ tidak dapat mengakses Log PPBJ di LPSE. Allah tidak tidur, tindakan yang disinyalir terstruktur dan masive ini otomatis tercatat dan terekam oleh sistem itu sendiri.” Tambah Nety.
“Saya juga berharap Ketua LPSE Tanjabbar dapat sepenuhnya mempertanggungjawabkan baik secara materi ataupun inmateri terhadap pemblokiran User ID PPBJ yang mengakibatkan tak dapat diaksesnya Log PPBJ diportal LPSE, dimana tugas PPBJ saat itu tak dapat dilaksanakan lagi serta kemungkinan kerugian pihak ketiga terkait proses 91 paket pekerjaan yang ditayangkan dan saat ini masih dalam proses tahapan.” tukasnya.
Saat ini LPSE Kabupaten telah mengaktifkan User ID PPBJ dinas perkim yang baru dengan berdasarkan surat permohonan dari Pelaksana Tugas PA Dinas Perkim sementara proses tahapan atas penayangan 91 Paket kegiatan di perkim masih berjalan. (JA01)
