KUALATUNGKAL- Persoalan kemiskinan di daerah harus diatasi mulai dari desa. Betapa tidak, penyumbang kemiskinan di suatu kabupaten ini terbanyak dari desa.
Hal ini disampaikan Drs H Muklis M Si dalam safari politiknya di Desa Sei Gebar, Kecamatan Kualabetara.(10/11)
“Karena jika di desa masih banyak angka kemiskinan, tentu yang disebut peningkatan angka kemiskinan itu kabupatennya, bukan desanya kan. Nah maka dari itu, mengatasi kemiskinan itu harus dari desa,” ujar mantan Direktur Sarpras di Kemendes RI ini.
Muklis Calon Bupati Tanjabbar nomor urut 3 ini mengharapkan, pemimpin masa depan, untuk Tanjungjabung Barat ini harus memikirkan hal ini sejak dini.
Betapa tidak, saat ini persentase kemiskinan di Tanjabbar mencapai 10,2 persen dari jumlah penduduk.
” Ya desa menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan saat ini,” ucapnya.
Meski di desa sudah ada anggaran baik itu dari alokasi dana desa, Dana Desa, bantuan pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat, misalkan dari Coorporation Social Responsbility (CSR), tidak menghalangi program Samisade untuk diluncurkan, jika dirinya bersama Supardi diberi amanah memimpin Tanjabbar kedepan.
“Kalau ada yang bilang sudah ada anggaran desa, duit desa sudah banyak, itu saya pikir pemikiran yang salah. Justru penguatan ekonomi di desa sangat dibutuhkan, bukan hanya infrastruktur saja,” tandasnya.
Mantan Sekda Tanjabbar ini mengatakan, mengatasi kemiskinan di desa harus dilakukan melalui program, melalui pendampingan pemerintah. Masyarakat jangan menjadi bantalan sosial saja, tetapi diberikan ruang dan dukungan untuk meningkatkan perekonomian, agar bisa mandiri secara ekonomi dan sosial.
“Membantu secara tunai misalkan BLT, ataupun sembako kepada masyarakat, bukanlah solusi mengatasi kemiskinan. Karena besok-besok, sembako ataupun dana yang dibantu akan habis, dan masyarakat tidak bisa mandiri. Makanya perlu program, agar permasalahan kemiskinan bisa diatasi,” ucap pria yang sudah 25 tahun mengabdi sebagai ASN di Tanjabbar ini.
Diluar ini, lanjut Muklis kebutuhan desa akan segera bisa diatasi, jika ada dana desa yang selalu tersedia. “Ya misalkan perlu untuk bangun jalan, gak meski menunggu APBD, dana desa dari samisade nanti bisa dimanfaatkan untuk itu, mengatasi problem di desa. Begitu juga misalkan ada ibu-ibu yang ingin membuka usaha rumahan, bisa juga memanfaatkan dana samisade tersebut. Inilah peranan pemerintah daerah,” katanya.(*/red)
