Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Kamis, 28 Februari 2019 - 10:03 WIB

Ketua DPRD Tanjabbar Suport Perjuangan Honorer K2 Lewat Seleksi PPPK.

KUALATUNGKAL- Permasalahan pengangkatan honorer K2 yang juga belum tuntas, adapun langkah pemerintah dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) tahun 2019 ini merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

Kabupaten tanjabbar salah satu kabupaten yang ada di indonesia yang turut menerima PPPK. Hal ini didukung penuh oleh Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza ST MM.

Menurut nya ini sangat membantu dalam meningkatkan kesenjahteraan tenaga honorer yang selama ini penerimaan perbulan nya sangat kecil.

” PPPK itu gaji nya setara dengan PNS, beda nya hanya tidak mendapatkan pensiunan saja, selain itu juga membuka peluang seleksi bagi pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar negeri sipil, ” Ujar nya.(28/02)

Dia pun berharap kepada honorer K2 agar bisa maksimal menangkap peluang yang telah diberikan pemerintah dalam penerimaan seleksi PPPK ini.

” Iya harapan nya pemerintah bisa membuka seleksi penerimaan PPPK jalur umum, kalau sekarang kan hanya penerimaan khusus tenaga kesehatan, guru dan penyuluh, ” Ungkapnya.

Sebelumnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi membuka pendaftaran rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK tahap I mulai Kamis 14 Februari 2019.(jA01)

BACA JUGA  Tak Anti Kritik, Safrial Beri Sinyal Evaluasi Pejabat

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

BLUD RSUD Daud Arief Kuala Tungkal Terlilit Hutang Rp 20 M

Pemerintahan

Usulan Pembangunan Melalui Dana CSR Petrochina, Ini Kata SKK Migas

Pemerintahan

Tak Paham Aturan, Bupati Safrial Resmikan Trayek Tak Berizin.

Pemerintahan

9 Point Kegagalan, 1 Tahun Bupati UAS-HAIRAN

Pemerintahan

Surat Edaran Bupati Larangan Jual Beli Jabatan Terkesan Salah Sasaran

Pemerintahan

SK Nonjob Netty Martini Di Cabut, Legalkah Louncing 44 Paket Di APBDP 2019 Oleh Plt Kadis Perkim Tanjabbar??

Pemerintahan

PUP APBD 2022 Wajib Berikan Dukungan Anggaran Rangka Pencegahan Korupsi.

Pemerintahan

Kasus Covid 19 Meningkat, Pemkab Tanjabbar Malah Gelar Pesta Rakyat