KUALATUNGKAL- Permasalahan pengangkatan honorer K2 yang juga belum tuntas, adapun langkah pemerintah dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) tahun 2019 ini merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
Kabupaten tanjabbar salah satu kabupaten yang ada di indonesia yang turut menerima PPPK. Hal ini didukung penuh oleh Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza ST MM.
Menurut nya ini sangat membantu dalam meningkatkan kesenjahteraan tenaga honorer yang selama ini penerimaan perbulan nya sangat kecil.
” PPPK itu gaji nya setara dengan PNS, beda nya hanya tidak mendapatkan pensiunan saja, selain itu juga membuka peluang seleksi bagi pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar negeri sipil, ” Ujar nya.(28/02)
Dia pun berharap kepada honorer K2 agar bisa maksimal menangkap peluang yang telah diberikan pemerintah dalam penerimaan seleksi PPPK ini.
” Iya harapan nya pemerintah bisa membuka seleksi penerimaan PPPK jalur umum, kalau sekarang kan hanya penerimaan khusus tenaga kesehatan, guru dan penyuluh, ” Ungkapnya.
Sebelumnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi membuka pendaftaran rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK tahap I mulai Kamis 14 Februari 2019.(jA01)
