Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Sabtu, 4 April 2020 - 13:35 WIB

Kelompok Tani Minta Pemkab Tanjabbar Serius Urus Masyarakat Soal Konsesi Lahan

TUNGKAL ULU- Kelompok tani meminta keseriusan pemkab tanjabbar soal konsesi lahan yang dikuasai PT. WKS untuk dijadikan Tanah Kas Daerah (TKD) atau perhutanan sosial yang dikembalikan penguasaan lahan untuk masyarakat.

Data yang dihimpun berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Jambi yang ditujukan kepada Menko Perekonomian RI tgl 19 maret 2019 No : S 522.664/dishut-2.1/III/2019.

Perihal rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kabupaten tanjab barat provinsi jambi seluas 6.943, 41 Ha yang berlokasi.

1.Kecamatan Tungkal Ulu ( Desa Pematang Tembesu, 847,16 Ha, Kuala Dasal 230,55 Ha)

2.Kecamatan Batang Asam ( Rawang Kempas, 514,57 Ha, Sungai Panoban 3.117,43 Ha)

3.Kecamatan Pengabuan (Teluk Nilau 918,02 Ha, Parit Bilal 197,95 Ha

BACA JUGA  Disinyalir “ Labrak” SE BKN, Cipto Melenggang Bebas Jabat Plt Kadis Perkim

4.Kecamatan Betara (Teluk Kulbi 493,74 Ha, Serdang Jaya 85,79 Ha, Pematang Lumut 122,57 Ha)

5.Kecamatan Tebing Tinggi (Delima 406,74 Ha)

Menurut Hamsah, Pihaknya sudah sejak tahun 2013 mengajukan surat  permohonan untuk minta dikembalikan lahan pemukiman masyarakat terasing (PKMT).

” Lahan tersebut dikuasai WKS sejak tahun 2001, padahal masyarakat sama sekali tidak pernah menyerahkan tanah tersebut ke WKS, ” Ujar Hamsah.(04/04)

Lanjut Hamsah, khusus untuk desa pematang tembesu berdasarkan surat kepala daerah tingkat II sudah diserahkan tanah proyek PKMT Batang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu no 334/sd.pem/79 yang ditanda tangani Pjs Sekwilda A.Moeaz Yusak, 17 Juli 1979.

BACA JUGA  Air Bersih Tak Kunjung Tuntas, Bupati Safrial Sebaiknya Mundur..!

” Ya sejak masuk nya WKS itu lah lahan langsung dikuasai, maka itu kelompok tani meminta lahan untuk dikembalikan, ” Ungkapnya.

Disini lah apakah pemkab tanjabbar ini peduli dengan masyarakat nya, karena perjuangan masyarakat untuk menuntut lahan nya kembali tidak berhenti sampai saat ini.

” Rekomendasi Gubernur kan sudah dilayangkan kepusat melalui Menko Perekonomian, hendaknya jangan duduk diamlah seharusnya tindaklanjuti surat rekomendasi gubernur dengan langsung mendatangi kemenko perekonomian menanyakan soal ini, ini kan untuk masyarakat tanjabar agar nasib nya jelas jangan seperti ini nasib nya digantung tidak jelas, ” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Air Bersih Masih Dilema, Riview RISPAM Justru Telah Masuk Proses Pelelangan

Pemerintahan

Terkait Sejarah Berdiri Nya Kabupaten, Politisi Golkar Ini Minta Pemkab Kaji Ulang

Pemerintahan

Muklis : Di Usia Ke 54 Kabupaten Tanjabbar Harus Produktif Dan Maju

Pemerintahan

Usulan Pembangunan Melalui Dana CSR Petrochina, Ini Kata SKK Migas

Pemerintahan

2 Nama di Usulkan ke DPP PDIP, Hamdani : Apapun Keputusan Partai Siap

Pemerintahan

Aneh, Dua Catar STTD Jalur Pembibitan Daerah Tanjabbar Lulus Berasal Dari Kota Jambi.

Pemerintahan

Dr Dedek Kusnadi : Disitu Ada Penyalahgunaan Wewenang Soal TPP Pejabat Tanjabbar

Pemerintahan

Serapan Anggaran APBD Jalan Nya Seperti “Kura Kura”