Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Kamis, 28 Oktober 2021 - 08:52 WIB

Hatrick WTP Dengan 3 Tahun Tunggakan Pajak !

Kantor Bupati Tanjabbar

Kantor Bupati Tanjabbar

KUALATUNGKAL- Laporan keuangan Pemkab Tanjabbar yang hatrick Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018-2019-2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi menuai soal.

Pasalnya, Tercatat adanya tunggakan pajak kendaraan sebanyak 516 unit yang terdiri dari roda 2,3 dan roda 4 dengan nilai tunggakan sebesar Rp 250 juta hingga menggiring asumsi publik adanya dugaan main mata yang dilakukan oleh BPK Provinsi Jambi.

” Berdasarkan Permendagri NO.64 Tahun 2013, Penerapan standar akutansi pemerintahan berbasis akrual. jadi bila pemeriksaan laporan keuangan bisa alfa terkait pajak kendaraan tentu ada dugaan ‘main mata’ oleh pemeriksa laporan keuangan.” Ujar Pemerhati kebijakan publik, Iwan suhendra.

BACA JUGA  Akhirnya,NPHD Hibah Dana KONI Ditanda Tangani

Menurut Alumni BKAD Tanjabbar ini, Pajak kendaraan itu sama seperti pembayaran listrik karena termasuk biaya rutin bila terjadi tunggakan otomatis tercatat sebagai utang pajak di OPD.

” Nah, pecatatan di laporan keuangan bagaimana, bisa jadi adanya indikasi kesalahan pencatatan aset dan didukung pemeriksaan yang tidak maksimal oleh tim pemeriksa sehingga predikat WTP itu hadiah atau sumbangan?.” Tukasnya.

BACA JUGA  Pelantikan Hasil Job Fit Terhambat Ada nya Pengaduan Ke KASN

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanjabbar, Raji’un Sitohang sangat menyayangkan masih banyak ditemukan kendaraan dinas OPD pemkab Tanjabbar yang nungak bayar pajak. Padahal anggaran untuk pembayaran pajak sudah tersedia.

” Ini kita anggap sebagai kelalaian dengan kesadaran OPD yang rendah untuk membayar, padahal anggaran sudah tersedia untuk membayar pajak kendaraan dinas nya di setiap OPD,” Kata Rajiun. (red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

DKP Provinsi Jambi Sebut Perda RZWP3K Belum Ada.

Pemerintahan

Kabag ULP dan Ketua Pokja Dikabarkan Nonjob

Pemerintahan

Ketua DPRD Tanjabbar Suport Forum Honorer Dan Akan Perjuangkan Nasib Honorer.

Pemerintahan

Lagi, Demo Air Bersih. Dirman : Bupati Jangan Jadi Pengecut !!

Pemerintahan

Usulan Pembangunan Melalui Dana CSR Petrochina, Ini Kata SKK Migas

Pemerintahan

Enggan Hadapi Ratusan Pendemo, Bupati Utus Asisten Temui Pendemo Diluar

Pemerintahan

Hak Angket Sumur Migas Tak Kunjung Terlaksana, Diduga Mesin Lobbi Ke Partai Berjalan

Pemerintahan

H.Muklis : Masyarakat Desa Harus Menjadi Bagian Kemajuan Teknologi Di Era Industri 4.0