Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Minggu, 24 Oktober 2021 - 13:19 WIB

Hak Angket Sumur Migas Tak Kunjung Terlaksana, Diduga Mesin Lobbi Ke Partai Berjalan

KUALATUNGKAL- Sampai saat ini wacana hak angket sumur migas yang pernah digulirkan oleh 4 fraksi di DPRD Tanjabbar sejak 5 bulan silam tidak kejelasan nya dan itu dinilai melempem dan dipertanyakan kredebilitas dari wakil rakyat.

Dikarenakan sampai saat ini tidak ada bukti kongkrit dari kesepakatan yang sudah ditanda tangani Bupati Tanjabbar terkait pembagian sumur migas tersebut tetap bertahan dan menjadi DBH untuk kabupaten tanjabbar dan tidak terbagi.

Menurut LSM Petisi, Syaifuddin AR menuding ada nya dugaan main mata antara DPRD dengan Bupati.

” Mana hak angket nya kenapa tidak ada juga sampai saat ini, ada apa dengan DPRD Tanjabbar, dingin sudah, ada apa??, ” Ujarnya.

BACA JUGA  SK Nonjob Netty Martini Di Cabut, Legalkah Louncing 44 Paket Di APBDP 2019 Oleh Plt Kadis Perkim Tanjabbar??

Jika benar 24 sumur yang disengketakan itu tetap milik tanjabbar, harus disertai dengan surat resmi dari Dirjen Bina Administrasi kewilayahan yang sama seperti kesepakatan yang dilakukan oleh Bupati Tanjabbar tersebut.

” Jangan hanya bicara optimis, birokrasi harus pakai sistem dengan surat resmi, ” Ungkapnya

Selain itu, LSM petisi juga meminta Bupati harus tegas bicara bagaimana ketegasan nya menanda tangani kesepakatan bagi 2 tersebut.

” Bicara tegas soal sumur itu, bukan soal tapal batas, kan Bupati sendiri yang menanda tangani kesepakatan itu, ” Bebernya

Dia menambahkan jika DPRD ingin melaksanakan hak angket sesuai UU Segera laksanakan jangan hanya berani statemen dimedia saja sehingga kesan hanya menakut nakuti saja.

BACA JUGA  Dugaan Penyerobotan Tanah, Ormas Rajawali Geruduk Kantor Bupati Tanjabbar

” Segera layangkan hak angket jangan-jangan ada apa apa nya, di duga ada kesepakatan dengan partai partai di DPRD, sehingga hak angket tidak juga terlaksana, ” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Tanjabbar, Hamdani menyebutkan Fraksi PDIP sudah berulang ulang meminta pimpinan DPRD untuk mengundang Bupati minta kejelasan tentang nasib 24 sumur migas yang sudah ditanda tangani bupati

” Biar terang benderang di ketahui publik terbagi 2 atau tidak bukan masalah tapal batas yg sudah di sepakati secara bersama waktu pertemuan tanggal 19 Mei 2021 di rumah dinas Gubernur Jambi, ” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Kantongi Rekomendasi Kemendagri, TPP Tak Kunjung Dibayarkan

Pemerintahan

Gubernur Ajak Wabup Semobil Kunker Ke Desa Kemang Manis

Pemerintahan

Beredar Pesan Berantai Ancaman Potong TPP Dan Honor Yang Tak Vaksin

Pemerintahan

Akhir Nya Sekda Nyerah Tetap Berlakukan Perbup Lama Terkait Pembayaran TPP

Pemerintahan

Bupati Masnah Busro Didemo Di KPK

Pemerintahan

Disinyalir “ Labrak” SE BKN, Cipto Melenggang Bebas Jabat Plt Kadis Perkim

Pemerintahan

Ditunjuk Kemendagri Jadi Narsum, Ini Kata Muklis

Pemerintahan

Wakil Rakyat Studi Banding Tiap Minggu, Etiskah ?