Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Jumat, 1 Februari 2019 - 11:43 WIB

Genjot PBB, Bapenda Mulai Terapkan Pegawainya Sadar Bayar PBB

KUALATUNGKAL-jAmbivalen.com. Dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanjabbar menerapkan kesadaran dengan memberikan contoh bagi pegawai dan masyarakat. Atas kesepakatan bersama seluruh pegawai Bapenda Tanjabbar sampai awal maret sudah harus melunasi pembayaran PBB nya masing- masing. Hal ini disampaikan Kepala Bapenda Tanjabbar, Yonheri.(01/02)

Menurut Yonheri, kesepakatan ini dibuat untuk memberikan contoh kesadaran untuk membayar PBB bagi pegawai dan masyarakat.

BACA JUGA  Pemkab Tanjabbar Tutup Mata, Seberang Kota Makin Terisolir.

“ Ya kita mulai dari kita, pegawai Bapenda bagi yang belum melunasi PBB sampai awal maret nanti akan ditunda pembayaran TPP nya, “ Ungkapnya.

Kata Yonheri, pembayaran PBB itu tidak lah besar kisaran antara Rp 5000 dan yang paling tinggi Rp 100.000 pertahun.

“ Bukan nya besar pertahun bayarnya, hanya saja mungkin lalai saja untuk membayarnya, maka nya kita buat contoh dari pegawai Bapenda itu sendiri sadar akan membayar PBB, “ Sebutnya.

Hal ini sambung Yonheri, akan disampaikan dengan pimpinan pasalnya pihaknya akan merencanakan mengajak pegawai lain agar menerapkan tunda bayar TPP jika belum melunasi pembayaran PBB.
“ Perolehan PBB tahun 2018 diangka Rp 4,4 miliar terealisasi 84 persen, sedangkan untuk tahun 2019 ini target kita dalam ketetapan pajak sebesar Rp 4,9 miliar, “ tukasnya.(jA01)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

PUP APBD 2022 Wajib Berikan Dukungan Anggaran Rangka Pencegahan Korupsi.

Pemerintahan

2021 Bakal Usulkan Tempat Bermain Anak Setiap Kecamatan, Agus Sumantri : Itu Hak Anak Wajib Dipenuhi

Pemerintahan

Beredar Pesan Berantai Ancaman Potong TPP Dan Honor Yang Tak Vaksin

Pemerintahan

Soal Mobnas Pimpinan DPRD Tanjabbar, Ini Kata H. Udin

Pemerintahan

Disaat Petani Menjerit Harga Kelapa Anjlok, Bupati Hadiri Festival Kelapa Internasional Ke 3 Di Bali.

Pemerintahan

Di Masa Pemerintahan Anwar Sadat, Sekretaris DLH Disinyalir Monopoli Jabatan PPK

Pemerintahan

Kualitas Salah Satu Pansel Assesment JPT Disoal !!

Pemerintahan

Polemik TPP Kaban BKAD Melebihi Sekda, Syarifudin AR : Jangan Kaki Dikepala, Kepala Dikaki !!