Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Senin, 14 Desember 2020 - 22:03 WIB

Fraksi Tjb Bersatu Suarakan Pemakzulan Bupati Safrial

Bupati Safrial saat kegiatan paripurna di DPRD Tanjabbar

Bupati Safrial saat kegiatan paripurna di DPRD Tanjabbar

KUALATUNGKAL- Polemik APBD Kabupaten Tanjabbar tahun 2021 terus berlanjut. Hal tersebut dikarenakan Bupati Safrial diduga sudah melanggar UU 23 tahun 2014 pasal 80 ayat 1a, pasal tersebut berbunyi pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada presiden untuk gubernur dan wakil gubernur serta kepada menteri untuk bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan putusan mahkamah agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagai dimaksud dalam pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan atau melakukan perbuatan tercela.

BACA JUGA  2021 Bakal Usulkan Tempat Bermain Anak Setiap Kecamatan, Agus Sumantri : Itu Hak Anak Wajib Dipenuhi

” Diduga melanggar PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
padahal semua mekanisme pembahasan APBD sudah dijalan kan DPRD bersama TAPD, ” Ujar Anggota DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan.

Sementara itu, H.Syaifuddin anggota Banggar DPRD Tanjabbar juga telah menyampaiakan dalam rapat pimpinan fraksi yang ada di DPRD Tanjabbar untuk memakzulkan Bupati Safrial.

” Sudah kita sampaikan usulan dari Fraksi tanjab barat bersatu untuk memberhentikan saudara bupati, hasil keputusan rapim fraksi untuk melakukan konsultasi dengan provinsi maupun kemendagri terlebih dahulu, ” Ungkap Anggota DPRD 5 periode ini.

BACA JUGA  Hak Angket Sumur Migas Tak Kunjung Terlaksana, Diduga Mesin Lobbi Ke Partai Berjalan

Dia menambahkan, Dalam pembahasan APBD, Sekda selaku ketua TAPD tidak pernah keberatan terhadap sanggahan maupun permintaan DPRD, hanya saja ada masalah pembiayan yang dinaiki Rp 95 miliar Sekda keberatan.

” Iya soal pembiayaan yang dinaiki Rp 95 miliar Sekda keberatan kata nya nanti kasian bupati terpilih, jadi disepakati di angka Rp 85 miliar, ” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Tak Mau Di Intervensi Pihak Luar, Kadis Perumkim Tanjabbar Di Nonjobkan

Pemerintahan

Pedagang Sampaikan Aspirasi, DPRD Turun Kelokasi.

Pemerintahan

Serapan Anggaran APBD Jalan Nya Seperti “Kura Kura”

Pemerintahan

APBDP 2020, PU Tanjabbar Gelontorkan Rp 8 Miliar Swakelola Perbaikan Jalan

Pemerintahan

Pansus Minta Pemkab Segera Perbaiki RPJMD

Pemerintahan

Enggan Hadapi Ratusan Pendemo, Bupati Utus Asisten Temui Pendemo Diluar

Advertorial

Kebiasaan, Tanjabbar Antar LKPD Ke BPK Di Batas Akhir.

Pemerintahan

Covid 19 Di Tanjabbar 1 PDP, 2 ODP