Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Sabtu, 9 Maret 2019 - 15:42 WIB

Dugaan Pungli Sertifikat Prona, Camat Dan Lurah Beda Pendapat

KUALATUNGKALjAmbivalen.com-Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 pensertifikatan tanah dalam rangka PRONA dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima sertifikat tanah PRONA tetap harus membayar biaya administrasi. Namun besarnya biaya ini tidak akan lebih dari Rp 50.000 saja.

Namun ada kejadian disalah satu kelurahan patunas kuala tungkal dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 200.000,- untuk satu dokumen pengurusan sertifikat prona.

Hal tersebut diakui Lurah Patunas, Fitrawati bahwa pihaknya ada memungut biaya administrasi pembuatan sertifikat prona sebesar Rp 200.000,-.

” Iya ada biaya administrasi dalam pembuatan sertifikat prona, itu untuk materai, map, kertas dan meteren, itu bukan kita yang menetapkan tapi itu arahan dari pertanahan, ” Ujarnya via ponsel.

Sementara itu, Lurah Tangkal III Jamhur dalam pembuatan usulan sertifikat prona tidak dikenakan biaya administrasi apapun.

” Kalau kita tungkal III tidak ada pungutan, kemaren ada kejadian ada oknum bermain lakukan pungutan itu bukan dari saya, karena setahu saya prona itu gratis, ” Kilahnya.

Dihubungi terpisah Camat Tungkal Ilir, M. Yunus mengatakan, kalau soal sertifikat prona itu bukan kewenangan kecamatan langsung saja ke BPN karena program nya.

” Setahu saya sih memang ada dikenakan administrasi sebesar Rp 200.000,- tapi untuk lebih jelasnya konfirmasi saja ke BPN, ” Ungkapnya.(jA01)

BACA JUGA  Atasi Masalah Listrik Dan Air Bersih Pedesaan, Muklis Bakal Buat Pilot Project Di Tanjabbar.

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Hari Ini, 7 Pejabat Eselon 2 Di Uji Kompetensi

Pemerintahan

Dilantik Sebagai Wakil Rakyat Provinsi Jambi, Ini Kata Icol

Pemerintahan

Ujuq-Ujuq Ingin Multiyears !! Ahmad Jakfar : Pemkab Tak Siap Secara Teknis

Pemerintahan

Ada Resiko Hukum Ketika PNS Koruptor Tetap Dipekerjakan, Di Kab Tanjab Barat Ada Dan Memiliki Jabatan Lho..

Pemerintahan

Ketua Bapeda : Tidak Ada Kita Anggarkan Untuk Hutan Mangrove, Yang Benar Itu Kita Bangun Insfrastuktur Jalan Dan Jembatan Ke Dusun Bahagia Yang Mengarah Ke Hutan Mangrove

Pemerintahan

Akhir Nya Sekda Nyerah Tetap Berlakukan Perbup Lama Terkait Pembayaran TPP

Pemerintahan

Tak Anti Kritik, Safrial Beri Sinyal Evaluasi Pejabat

Pemerintahan

Asistensi BPKP Nilai RPJMD ” Berkah ” Tak Berkualitas !!