Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Sabtu, 9 Maret 2019 - 15:42 WIB

Dugaan Pungli Sertifikat Prona, Camat Dan Lurah Beda Pendapat

KUALATUNGKALjAmbivalen.com-Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 pensertifikatan tanah dalam rangka PRONA dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima sertifikat tanah PRONA tetap harus membayar biaya administrasi. Namun besarnya biaya ini tidak akan lebih dari Rp 50.000 saja.

Namun ada kejadian disalah satu kelurahan patunas kuala tungkal dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 200.000,- untuk satu dokumen pengurusan sertifikat prona.

Hal tersebut diakui Lurah Patunas, Fitrawati bahwa pihaknya ada memungut biaya administrasi pembuatan sertifikat prona sebesar Rp 200.000,-.

” Iya ada biaya administrasi dalam pembuatan sertifikat prona, itu untuk materai, map, kertas dan meteren, itu bukan kita yang menetapkan tapi itu arahan dari pertanahan, ” Ujarnya via ponsel.

Sementara itu, Lurah Tangkal III Jamhur dalam pembuatan usulan sertifikat prona tidak dikenakan biaya administrasi apapun.

” Kalau kita tungkal III tidak ada pungutan, kemaren ada kejadian ada oknum bermain lakukan pungutan itu bukan dari saya, karena setahu saya prona itu gratis, ” Kilahnya.

Dihubungi terpisah Camat Tungkal Ilir, M. Yunus mengatakan, kalau soal sertifikat prona itu bukan kewenangan kecamatan langsung saja ke BPN karena program nya.

” Setahu saya sih memang ada dikenakan administrasi sebesar Rp 200.000,- tapi untuk lebih jelasnya konfirmasi saja ke BPN, ” Ungkapnya.(jA01)

BACA JUGA  Air Bersih Masih Dilema, Riview RISPAM Justru Telah Masuk Proses Pelelangan

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Soal Polemik CPNS Lewat Usia, Mantan Bupati UE Sebut BKD, BKN Dan Menpan Tidak Teliti

Pemerintahan

Mengelola Pemerintahan Jangan Disamakan Filosofi Memancing, Tak Mampu Mundur !!

Pemerintahan

Firli Bahuri Warning Kepala Daerah Jaga Integritas

Pemerintahan

Di Muscab Gapensi, Bupati Disindir !

Pemerintahan

Bahren Nurdin : Air Bersih Tak Mengalir, Bupati Safrial Harus Buka Dialog Dengan Masyarakat..!!

Pemerintahan

Kursi Panas Kadis Perkim Tak Diminati, Lelang Jabatan Ditunda!

Pemerintahan

Soal Sisa Pembayaran Proyek Road Race, Ini Kata Arif Sambudi

Pemerintahan

Faisal Riza.ST.MM : Musrembang Dikecamatan Masih Prioritas Soal Insfrasruktur.