Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Selasa, 22 Januari 2019 - 15:18 WIB

Dr Dedek Kusnadi : Disitu Ada Penyalahgunaan Wewenang Soal TPP Pejabat Tanjabbar

KUALATUNGKAL-jAmbivalen.Com
Pemkab tanjabbar membuat regulasi soal pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dengan surat keputusan Bupati Tanjabbar nomor 116/Kep.Bup/BKPSDMD/2018.

Hanya saja ada poin regulasi dalam SK Bupati tersebut terasa janggal dan terkesan membuat kesenjangan diantara pejabat eselon II dilingkup tanjabbar. Yang mana TPP kepala BKAD Tanjabbar yang merupakan kepala dinas tipe A, Rajiun Sitohang mendapatkan TPP Rp 19.280.000,- dengan disamarkan dalam SK tersebut disebut sebagai ASN vertikal yang diperbantukan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, namun angka itu jauh diatas TPP yang didapatkan oleh pejabat tinggi pratama tipe A yang hanya mendapatkan Rp 10.390.000.

BACA JUGA  Ujuq-Ujuq Ingin Multiyears !! Ahmad Jakfar : Pemkab Tak Siap Secara Teknis

Jangan kan dibandingkan dengan dinas tipe A, pemberian TPP yang didapatkan kepala BKAD itu juga masih diatas yang didapatkan Sekda Tanjabbar yang merupakan pejabat ASN paling tinggi yang hanya mendapatkan TPP sebesar Rp 17.000.000.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Dr Dedek Kusnadi menilai apa yang ada dalam regulasi SK Bupati yang mengatur pemberian TPP itu sudah menyalahi kebijakan dengan peraturan yang berlaku.

” Sudah terjadi kesenjangan diantara pejabat di lingkup pemkab tanjabbar, yang benar saja TPP Sekda itu dibawah kepala dinas, aturan mana yang dipakai pemkab itu, dari ukuran eselon saja sudah kalah kepala dinas dibandingkan Sekda, “ Ujarnya.

Yang disebutkan dalam lampiran SK Bupati soal ASN vertikal yang diperbantukan sebagai pejabat tinggi pratama itu sah sah saja, hanya dengan catatan tidak mengikuti lelang jabatan secara terbuka, jika sudah mengikuti lelang jabatan sudah sah berarti itu ASN pemkab bukan lagi ASN vertikal.
“ Bupati harus jelaskan ke Publik jika punya aturan sendiri, jelaskan secara terang benderang aturan mana yang dipakai, “ tegasnya.(jA01)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Di Apel Pagi, Wabup Marahi Oknum ASN Dekat Bupati Jangan Coba Atur Proyek APBD.

Pemerintahan

29 Nama diusulkan job fit

Pemerintahan

Mengabdi Selama 30 Tahun di Birokrasi, Muklis Dapat Penghargaan Presiden

Pemerintahan

Proyek APBD Tanjabbar 2022 Diduga Di Monopoli Oknum Pengusaha Jambi

Pemerintahan

Bupati ” Cuekin ” Rekomendasi KASN Soal Netti Martini, Ini Jawaban Sekda !!

Pemerintahan

Dugaan Maladministrasi, Luka Lama CPNS 289 Kembali Terbuka.

Pemerintahan

Hak Angket Sumur Migas Tak Kunjung Terlaksana, Diduga Mesin Lobbi Ke Partai Berjalan

Pemerintahan

Rumuskan Renstra Kemendes PDTT 2020-2024, Ini Kata Muklis