Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Rabu, 13 Maret 2019 - 13:53 WIB

Dituding Serobot Tanah Masyarakat, Pemkab Berkilah Kesalahan Sistem Lama.!

KUALATUNGKAL-jAmbivalen.com-Disinyalir kuat Pemkab Tanjabbar serobot tanah masyarakat, milik warga sukarejo atas nama Benyamin (56) warga Rt. 06 Kel. Mekar Jaya Kec. Betara, Kabupaten Tanjabbar dengan nomor sporadik 594/12/MKJ/2015 yang di tanda tangani Muhamad Arif, S. Sos.I selaku lurah mekar jaya di tahun tersebut.

Selaku kuasa pemilik tanah, Sudirman sekaligus ketua ormas Rajawali Sakti menyebutkan bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri 5 bangunan milik Pemkab Tanjabbar yakni, 3 rumah dinas puskesmas, dan 2 rumah dinas kecamatan, pada tanah dengan luas panjang 61 M dan Lebar 50 M.

” Tanah tersebut milik Benyamin sesuai dengan sporadik sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut, dan kini dikuasai Pemkab Tanjabbar tanpa seizin Benyamin selaku pemilik, ” ¬†Ujarnya.(13/03)

BACA JUGA  Tak Anti Kritik, Safrial Beri Sinyal Evaluasi Pejabat

Menurut Sudirman, sebelumnya pihaknya pernah melakukan mediasi dikantor dinas kesehatan tanjabbar yang di hadiri Kepala BKAD, Kepala Puskesmas Suka Rejo, dan Sekretaris Dinkes, dalam pertemuan tersebut kepala BKAD berjanji akan menyelesailan permasalahan ini dalam waktu 1 minggu.

” Penyelesaian ini tak kunjung ada, seperti yang dijanjikan, ” tegasnya.

Dihubungi terpisah kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanjabbar, Rajiun Sitohang menampik terkait dugaan penyerobotan tanah milik masyarakat, menurut Rojiun pembangunan aset pemkab tanjabbar tersebut berdasarkan Pencatatan inventarisir aset Pemkab Tanjabbar.

BACA JUGA  Krisis Listrik Diwilayah Ulu Resahkan Masyarakat.

Disinggung tentang bukti kepemilikan aset tanah tersebut, Rojiun berkilah bahwa itulah kesalahan sistem yang lama yang mesti diperbaiki. ” Jika benar tanah itu milik masyarakat dan memiliki bukti, kita pemkab akan menggantinya. Kita tidak mau menyusahkan masyarakat, ” Kilahnya.

Rajiun berharap masalah inj agar bisa di selesaikan secara baik – baik dengan duduk bersama dan jangan ada demo. ¬†” Kalau bisa jangan demo lah itu bisa menguras tenaga, lebih baik kita bicarakan secara baik – baik, ” tukasnya.(jA01)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Terkait Instruksi Mentan, Yogie Saiful : Bupati Itu Harus Nya Pikirkan Jeritan Petani, Kurangi Kegiatan Seremonial !!

Pemerintahan

Rangkaian HUT RI Dan Kabupaten, Pemkab Tanjabbar ” Minta-Minta ” Ke Perusahaan !

Pemerintahan

Akhirnya,NPHD Hibah Dana KONI Ditanda Tangani

Pemerintahan

Disinyalir Ada ” Tekanan” Lakukan Tunda Pencairan, Ini Bantahan Plt Kadis Perkim

Pemerintahan

Bawa Nama Baperjakat, Inspektorat Jangan Seperti ” Superhero “

Pemerintahan

Tahun 2021, Tambahan Pendapatan Tanjabbar Diperkirakan Mencapai Rp 238 Miliar

Pemerintahan

Tahun 2021, Pemkab Tanjabbar Tak Anggarkan Dana Porprov 2021

Pemerintahan

Kebijakan Pusat Ancam Nelayan Tradisional