Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Minggu, 9 Mei 2021 - 19:49 WIB

Disurati BKN, Bernyali kah Bupati ” Berhentikan ” Kabid Bina Marga PUPR Tanjabbar ?

KUALATUNGKAL- Bupati Tanjabbar mendapatkan surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tertanggal 22 maret 2021 terkait penyampaian data dan informasi ASN dilingkungan Pemkab Tanjabbar.

Adapun surat tersebut seputar data ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan yang belum diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 1 orang.

BACA JUGA  PDAM Mati Total, Kado Terindah HUT Kabupaten Tanjabbar Ke 54 !

Selanjutnya apabila ada ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan, kira nya dapat dilakukan pemberhentian secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan dan  aturan perundang undangan yang berlaku.

Adapun ASN tersebut bernama Arif Sambudi ST, NIP 196605261992031004, Jabatan Kabid Bidang Bina Marga PUPR Tanjabbar.

Poin poin isi surat BKN Ke Bupati Tanjabbar

Sayangnya Kepala BKPSDM Tanjabbar, Gatot Suwarso belum berkenan dikonfirmasi soal ini, dirinya meminta habis lebaran saja ke BKD juga bisa dikonfirmasi ke kabid yang membidangi proses ini dari awal.(red)

BACA JUGA  7 Bulan Honor Dan BOP PAUD Belum Dicairkan

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Serapan Anggaran APBD Jalan Nya Seperti “Kura Kura”

Pemerintahan

Rumah Tahfiz AL-Qur’an Ala Safrial Hanya Isapan Jempol

Pemerintahan

” Kluyuran ” Dampingi Bupati Kelapangan, Sekda Terkesan Cari Muka

Pemerintahan

Penetapan Zakat Fitrah dan Imsak Bulan Puasa Ramadhan 1445 H, Kemenag Kota Jambi Gelar Rapat

Pemerintahan

2 Nama di Usulkan ke DPP PDIP, Hamdani : Apapun Keputusan Partai Siap

Pemerintahan

2021 Bakal Usulkan Tempat Bermain Anak Setiap Kecamatan, Agus Sumantri : Itu Hak Anak Wajib Dipenuhi

Pemerintahan

Porkab Ke IV Tahun 2019 Tanjabbar Dinilai Cacat Hukum

Pemerintahan

Kabag ULP dan Ketua Pokja Dikabarkan Nonjob