Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Minggu, 9 Mei 2021 - 13:01 WIB

Di Masa Pemerintahan Anwar Sadat, Sekretaris DLH Disinyalir Monopoli Jabatan PPK

Saat PPK Sejumlah Dinas (Sekretaris DLH) Mendampingi Bupati Menimbun Jalan Berlobang Gunakan Dana Swakelola PU

Saat PPK Sejumlah Dinas (Sekretaris DLH) Mendampingi Bupati Menimbun Jalan Berlobang Gunakan Dana Swakelola PU

KUALATUNGKAL- Pergantian rezim berganti pula sistem birokrasi yang telah ada, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjabbar disinyalir memonopoli jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengurusi proyek di berbeda instansi tersebut.

Saat ini Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Apri Dasman memegang PPK di sejumlah dinas di antaranya dinas Pekerjaan Umum dibidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang PUPR, Disparpora dan Dinas Pendidikan Tanjabbar.

Hal tersebut terkesan bahwa ASN ditanjabbar tidak banyak yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang dan jasa sebagai syarat untuk menjadi PPK, padahal masih banyak ASN lainnya yang memilki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

BACA JUGA  Penetapan Zakat Fitrah dan Imsak Bulan Puasa Ramadhan 1445 H, Kemenag Kota Jambi Gelar Rapat

Masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, memiliki tanggung jawab yang berbeda antara satu sama lain. PPK sebagai pejabat yang melaksanakan pendelegasian kewenangan PA/KPA,mempunyai peran hampir pada seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar, Hamdani menyebutkan hal tersebut sangat tidak ideal dengan banyak nya beban kerja satu orang dengan memegang jabatan disejumlah OPD untuk jabatan PPK.

BACA JUGA  Hari Ini, 7 Pejabat Eselon 2 Di Uji Kompetensi

” Sangat tidak ideal, di khawatirkan kurang maksimal,apa lagi megang dinas yg banyak kegiatan seperti PU itu harus orang yang fokus tentang pekerjaannya, ” Ujar Hamdani yang juga Ketua Fraksi PDIP ini.(9/5)

Hamdani juga mempertanyakan apa tidak ada lagi ASN di Tanjabbar ini yang mampu  memegang jabatan PPK, itu sehingga rangkap memegang PPK disejumlah dinas yang banyak proyek nya.

” Terima kasih infonya, nanti kita akan tanya kan ke sejumlah OPD tersebut, ” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Bahren Nurdin : Air Bersih Tak Mengalir, Bupati Safrial Harus Buka Dialog Dengan Masyarakat..!!

Pemerintahan

Terindikasi Ada Permainan, 2 Peserta Lulus Murni STTD Disingkirkan

Parlemen

Polemik Hutang Ke Pihak Ketiga, Waka DPRD : PUPR Jangan Lepas Tangan, Selesaikan Itu !!

Pemerintahan

Hairan Jabat Ketua Fraksi PAN, Ini Komposisinya.

Pemerintahan

Safrial Dinilai Gagal Penuhi Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat Kualatungkal

Pemerintahan

Bapeda Tanjabbar Adakan Musrenbang RKPD Melalui Virtual Meeting

Pemerintahan

Muklis : Awal Oktober Investor Survei Pengembangan Listrik Pedesaan Dan Air Bersih Skala Desa Di Wilayah Tanjabbar.

Pemerintahan

Dinilai Lakukan Pelanggaran, KASN Minta Bupati Tanjabbar Kembalikan Pejabat Nonjob