Bupati Nonjobkan Arif Sambudi, Hilman Gantikan Polres Tanjabbar Gelar Vaksinasi Massal Di Jajaran Polsek Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan

Home / Pemerintahan

Kamis, 8 April 2021 - 13:09 WIB

Baru Menjabat Sudah Diterpa Isu

Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairan

Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairan

KUALATUNGKAL Terkait berkembangnya isu miring adanya dugaan pengaturan proyek APBD 2021 oleh segelintir tim sukses UAS-Hairan

dibantah keras oleh Reza Pahlevi, Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (ULP) Kab. Tanjab Barat.

Bupati Sudah memberikan amanah untuk bekerja secara profesional, tanpa intimidasi siapapun apalagi orang yang tidak berhubungan dengan proses lelang.

“Lelang dilakukan secara terbuka dan umum, proses penunjukan pemenang dilakukan dalam tahap akhir yaitu evaluasi pihaknya tak bisa di intimidasi apa lagi diatur atur pihak luar.” Ujar Reza.

BACA JUGA  29 Nama diusulkan job fit

Lanjutnya, bila bicara pekerjaan yang ditunjung langsung itu sepenuhnya dilakukan oleh Kepala dinas yang bersangkutan, toh sebelum Beliau duduk Pekerjaan yang dipilih berdasarkan penunjukan langsung sudah di laksanakan dan saat ini tengah proses pencairan.

BACA JUGA  Mengabdi Selama 30 Tahun di Birokrasi, Muklis Dapat Penghargaan Presiden

“PL (Penunjukan Langsung) kan sudah diproses sebelum beliau dilantik dan saat ini tengah proses pencairan uang muka dan sebagian dalam pelaksanaan, koq bisa – bisanya beliau (Bupati sekarang_red) yang disudutkan.” tambahnya.

Dia menegaskan Tak ada intimidasi, pengaturan seperti yang dikembangkan.

“Tak ada itu, Fitnah. kalau bicara 2021 saat ini APBD-P 2021 aja belum dibahas.” Tukasnya. (red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Pansus Minta Pemkab Segera Perbaiki RPJMD

Pemerintahan

Ini Pejabat Eselon II Yang Dilantik, Dedi Hadi : Kita Akan Kawal !!

Pemerintahan

Hairan Jabat Ketua Fraksi PAN, Ini Komposisinya.

Pemerintahan

Di Masa Pemerintahan Anwar Sadat, Sekretaris DLH Disinyalir Monopoli Jabatan PPK

Pemerintahan

Ada Resiko Hukum Ketika PNS Koruptor Tetap Dipekerjakan, Di Kab Tanjab Barat Ada Dan Memiliki Jabatan Lho..

Pemerintahan

Sejak 2 Tahun Silam Air PDAM Tak Ngalir Di Perumahan Pemda

Pemerintahan

RPJMD Dinilai Tak Berpihak Ke Desa

Pemerintahan

Soal Sisa Pembayaran Proyek, Sekda Sebut Ada 2 Opsi