Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan Dikasih Makan Tak Wajar, Pasien Positif Covid 19 Juga Pertanyakan Hasil Uji Swab Sebelum Pensiun, Muklis Sudah Masukan Master Plan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Serdang Dan Tungkal Ulu ke Kementerian Perhubungan

Home / Pemerintahan

Senin, 26 Juli 2021 - 18:32 WIB

Sejak 2015, Kepala Daerah Tak Boleh Terima Insentif DBH

KUALATUNGKAL-Sesuai dengan peraturan Pemerintah (PP) No 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk tingkat kabupaten sebesar 5 persen.

Namun untuk insentif atas Dana Bagi Hasil (DBH) tidak diperbolehkan lagi sejak tahun 2015 silam.

Kepala BPPRD Tanjabbar, Yonheri tak menampik bahwa besaran yang telah diatur untuk insentif pajak dan retribusi daerah itu sebesar 5 persen.

” Iya insentif nya 5 persen untuk pajak dan retribusi daerah, yang mendapatkan itu pimpinan daerah dan instansi pengelola, ” Ujar Yonheri Via ponsel.(26/07)

Dia menambahkan, adapun yang ditargetkan untuk pendapatan dari pajak dan retribusi untuk tahun 2021 ini sebesar Rp 36 miliar.

” Insya Allah kita mampu mencapai apa yang telah kita targetkan dari penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber PAD, ” Ucapnya

Saat disinggung soal insentif DBH untuk pimpinan daerah, Yonheri menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 keatas tidak diperbolehkan lagi menerima insentif DBH.

  Karena daerah kan tidak memungut langsung DBH itu, maka tidak diberikan insentif nya, ” tukasnya.(red)

BACA JUGA  Disurati BKN, Bernyali kah Bupati " Berhentikan " Kabid Bina Marga PUPR Tanjabbar ?

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Tak Berair, Perumahan Pemda Gersang

Pemerintahan

Rumah Tahfiz AL-Qur’an Ala Safrial Hanya Isapan Jempol

Pemerintahan

Seko Tak Miliki Pangkalan Agen Gas LPG, Warga Kesulitan !

Pemerintahan

APBDP 2020, PU Tanjabbar Gelontorkan Rp 8 Miliar Swakelola Perbaikan Jalan

Pemerintahan

Muklis Sebut Konsolidasi Sosial Dan Ekonomi Modal Pembangunan Desa

Pemerintahan

Di Apel Pagi, Wabup Marahi Oknum ASN Dekat Bupati Jangan Coba Atur Proyek APBD.

Pemerintahan

Muklis : Di Usia Ke 54 Kabupaten Tanjabbar Harus Produktif Dan Maju

Pemerintahan

PORKAB IV, Disparpora Tanjabbar “Main Dewek ” !!