Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan Dikasih Makan Tak Wajar, Pasien Positif Covid 19 Juga Pertanyakan Hasil Uji Swab Sebelum Pensiun, Muklis Sudah Masukan Master Plan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Serdang Dan Tungkal Ulu ke Kementerian Perhubungan

Home / Pemerintahan

Rabu, 2 Juni 2021 - 09:00 WIB

Soal Sengketa Tapal Batas, Ini Saran Muklis ke Pemkab Tanjabbar

Muklis, Mantan Sekda Tanjabbar

Muklis, Mantan Sekda Tanjabbar

KUALATUNGKAL- Penyelesaian tapal batas yang diperebutkan antara kabupaten induk tanjabbar dengan kabupaten hasil pemekaran tanjab timur belum menemukan kata sepakat. Sengketa tapal batas didua kabupaten tersebut berada dikecamatan betara dan mendahara ulu.

Data yang dihimpun perebutan wilayah ini terindikasi soal 24 sumur migas petrochina, apabila ini bergeser dari wilayah tanjabbar maka kabupaten tanjabbar kehilangan kisaran 54 persen sumur migas dan akan berpengaruh pada Dana Bagi Hasil Migas yang rutin disalurkan ke tanjabbar, dari hasil yang disalurkan tahun 2020 maka nanti tanjabbar akan kehilangan sekitar Rp 51 miliar.

Mantan Sekda tanjabbar, Muklis menyebutkan bahwa penyelesaian itu pemkab mengambil langkah formal yang normatif sebab secara administrasi itu berada diwilayah tanjabbar.

” Ini ada kaitan nya dengan sumur migas petrochina, karena secara defakto selama ini hasil yang didapatkan disalurkan ke kabupaten tanjabbar, dan yang terpenting proses izin yang menjadi landasanya, itu ada semua di pemkab tanjabbar, ” Ujarnya via ponsel.(2/6)

Selain itu kata Muklis, ada tiga langkah yang mesti dipersiapkan data administrasi, sosial dan ekonominya.

Kalau secara administrasi pemerintahan jelas ada indokatornya. Secara sosial bisa pakai hukum adat dan kecenderungan budaya masyarakat di sana, secarq teknis itu terkait proses tambang yang selama ini berjalan.

” Argumentasi nanti itu penyelesaian di Gubernur karena itu antar kabupaten, ya mesti disiapkan saja data formal yang dimiliki pemkab tanjabbar, ” tukasnya.(red)

BACA JUGA  Safrial Dinilai Gagal Penuhi Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat Kualatungkal

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Evaluasi APBD 2020 Mulus, Ketua DPD PAN Tanjabbar Apresiasi Tim TAPD

Pemerintahan

Part 2, Polemik CPNS 289 Tahun 2010 Tanjabbar Di Demo Dikejati Jambi

Pemerintahan

Soal Rehabilitasi Dan Konservasi Hutan Mangrove, Bupati Diminta Pahami Batas Kewenangan.!!

Pemerintahan

Ketua DPRD Tanjabbar Suport Perjuangan Honorer K2 Lewat Seleksi PPPK.

Pemerintahan

Perabot Rumdis Bupati Itu Bukan Digelapkan, Tapi Sudah Dilelang Penunjukan Langsung

Pemerintahan

Keras Kritik Air Bersih Di Sosmed, Seklur Tungkal III Di Buang Ke Seberang Kota

Pemerintahan

Bacabup Ini Rapat Vidcon Dengan Sejumlah Menteri

Parlemen

Polemik Hutang Ke Pihak Ketiga, Waka DPRD : PUPR Jangan Lepas Tangan, Selesaikan Itu !!