Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan Dikasih Makan Tak Wajar, Pasien Positif Covid 19 Juga Pertanyakan Hasil Uji Swab Sebelum Pensiun, Muklis Sudah Masukan Master Plan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Serdang Dan Tungkal Ulu ke Kementerian Perhubungan

Home / Pemerintahan

Selasa, 23 Maret 2021 - 08:43 WIB

Gunakan Atribut ASN, Ajudan Bupati ASN ” Gadungan “

Saat Ajudan Bupati RM Yang Non ASN Gunakan Atribut ASN

Saat Ajudan Bupati RM Yang Non ASN Gunakan Atribut ASN

KUALATUNGKAL- Atribut ASN berupa pakaian PDH tidak bisa sembarangan digunakan oleh Non ASN, jika Non ASN mengunakan atribut pakaian PDH yang merupakan pakaian resmi ASN tersebut sama saja dengan disebut ASN gadungan.

Ini terlihat ajudan bupati tanjabbar yang berasal dari Non ASN yang tak lain merupakan keluarga Bupati sendiri saat mendampingi Bupati turun cek kondisi jalan (22/03) terlihat ajudan RM mengunakan atribut ASN pakaian PDH. Hal tersebut menandakan yang bersangkutan tidak memahami aturan dan terkesan salah kaprah

Dalam Permendagri no 11 tahun 2020 tentang pakian dinas aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, dalam BAB 1 ketentuan umum pasal 1 pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan

Kepala BKPSDM Tanjabbar, Gatot Suwarso menyebutkan tidak dibenarkan Non ASN mengunakan atribus ASN apalagi pakaian resmi PDH,  jika ada non ASN yang mengunakan atribut ASN dalam kedinasan itu merupakan tanggung jawab atasan nya untuk memberikan teguran.

” Misal non ASN dinas A harus nya kadis nya memberikan teguran kepada non ASN tersebut dan seterusnya, ” Ujar Gatot (23/03)

Disinggung tata cara berpakaian baik ASN maupun Non ASN itu yang mengatur kabag organisasi yang membuat edarannya.

” Ada aturan nya soal tata cara berpakaian itu edaran nya dari organisasi, ” tukasnya.(red)

BACA JUGA  Part 2, Polemik CPNS 289 Tahun 2010 Tanjabbar Di Demo Dikejati Jambi

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Polemik CPNS AA, Wabup Sebut BKPSDM Jangan Main Main

Pemerintahan

H.Muklis : Masyarakat Desa Harus Menjadi Bagian Kemajuan Teknologi Di Era Industri 4.0

Pemerintahan

Bupati ” Cuekin ” Rekomendasi KASN Soal Netti Martini, Ini Jawaban Sekda !!

Pemerintahan

Se-Provinsi Jambi, Tanjabbar Jadi Fasilitator Seleksi Calon Taruna STP Di Jakarta

Pemerintahan

Safrial 3 Tahun Menjabat, Ketimpangan Masih Tinggi.

Pemerintahan

Di Apel Pagi, Wabup Marahi Oknum ASN Dekat Bupati Jangan Coba Atur Proyek APBD.

Pemerintahan

Bupati Safrial Kecewa Kepada Gubernur, Namun Masyarakat Tanjabbar Lebih Kecewa Kepada Bupati.!

Pemerintahan

H.Muklis : Embung Untuk Tingkatkan Produksi Pertanian.