Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan Dikasih Makan Tak Wajar, Pasien Positif Covid 19 Juga Pertanyakan Hasil Uji Swab Sebelum Pensiun, Muklis Sudah Masukan Master Plan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Serdang Dan Tungkal Ulu ke Kementerian Perhubungan

Home / Pemerintahan

Senin, 8 Maret 2021 - 12:27 WIB

Tanpa Persetujuan Mendagri, Bupati Anwar Sadat Diduga Tabrak Aturan

KUALATUNGKAL– Apa yang dilakukan Bupati Tanjabbar Anwar Sadat sama saja apa yang telah dilakukan oleh Bupati terdahulu, kedua nya sama sama diduga melabrak aturan kepegawaian dalam hal pemberhentian dan pengangkatan pejabat.

Sebelumnya Bupati terdahulu menonjobkan Kabag ULP jelang habis masa jabatan dan itu sudah dilarang Dalam aturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Khususnya, pada Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.” Ini terkait pemberhentian pejabat.

Namun Bupati Anwar Sadat bukan nya melakukan perbaikan malah melakukan hal yang sama dengan mengangkat kembali Kabag Ulp tanpa ada nya persetujuan tertulis dari Mendagri. Yang telah atur dalam UU nomor 10 tahun 2016 Pasal 162 ayat 3 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

“Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri.

Hal tersebut didasar kan Mengangkat kembali Reza Fahlevi dengan keputusan Bupati no 204/Kep.Bupati/BKPSDM/2021 tentang pengangkatan kembali pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan pengawas dilingkungan pemkab tanjabbar. Ini sangat kental nuansa kuatnya isu ada dorongan pembatalan tender yang sudah berproses bahkan yang sudah ada pemenang.

Menurut Sumber Media ini, Dorongan untuk menghentikan proses tender ini begitu kuat bahkan sudah dilakukan pemanggilan terhadap Pokja oleh elit penguasa.

” Dasar nya apa membatalkan tender, ” Ujar sumber ini

Sementara itu Sekda Tanjabbar, Agus Sanusi membenarkan sudah mengangkat kembali Kabag Ulp yang sudah dinonjobkan.

” Ya sudah diangkat kembali, ” singkatnya.

Lanjut Sekda, Sesuai arahan KASN, SK berbunyi  dicabut dan menempatkan kembali, bukan mengangkat. Dan ini tetap dilaporkan ke Kemendagri

” Permintaan persetujuan berbarengan dengan SK ini, karena SK ini bukan mengangkat pejabat baru, ” tukasnya.(red)

BACA JUGA  Canangkan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Digital

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Memalukan, Capaian Stranas Pemberantasan Korupsi Pemkab Tanjabbar Zero Persen

Pemerintahan

Safrial Pastikan Air Mengalir Akhir 2018, Bentuk Kebohongan Belaka.

Pemerintahan

ELL Environmental Holding Limited Jajaki Kerja Sama Dengan Pemprov Jambi

Pemerintahan

Soal Polemik CPNS Lewat Usia, Mantan Bupati UE Sebut BKD, BKN Dan Menpan Tidak Teliti

Pemerintahan

7 Bulan Honor Dan BOP PAUD Belum Dicairkan

Pemerintahan

Ada Resiko Hukum Ketika PNS Koruptor Tetap Dipekerjakan, Di Kab Tanjab Barat Ada Dan Memiliki Jabatan Lho..

Pemerintahan

Terkait Karhutla Ini Solusi Kedepan Muklis

Pemerintahan

Porkab Ke IV Tahun 2019 Tanjabbar Dinilai Cacat Hukum