Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan Dikasih Makan Tak Wajar, Pasien Positif Covid 19 Juga Pertanyakan Hasil Uji Swab Sebelum Pensiun, Muklis Sudah Masukan Master Plan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Serdang Dan Tungkal Ulu ke Kementerian Perhubungan

Home / Pemerintahan

Selasa, 9 Februari 2021 - 13:36 WIB

Miris !! Pemkab Tanjabbar Belum Lunasi Hutang Pihak Ketiga

Foto/Ist Kantor Bupati Tanjabbar

Foto/Ist Kantor Bupati Tanjabbar

KUALATUNGKAL – Proyek Sheetpile pada tahun anggaran 2019 dengan nilai kontrak 14.401.913.832 yang fisik nya sudah dikerjakan 100 persen oleh pihak rekanan dari PT. Bangun Yodya Persada, namun pemkab tanjabbar belum melunasi pembayaran semua nya. Pasalnya pembayaran baru sebesar 90 persen sehingga pemkab masih terhutang ke pihak perusahaan sebesar Rp 1,4 miliar, Proyek Mess Jogja tahun 2019 yang belum diselesaikan sisa pembayaran sebesar Rp 513 Juta dan proyek arena mini roadrace.

Dari data yang dihimpun media ini, Sekda Tanjabbar selaku Ketua TAPD Tanjabbar melayangkan surat kedinas PUPR Tanjabbar tanggal 8 september 2020 terkait usulan sisa penggaran pekerjaan Sheetpile dan Mess Jogja pada APBDP tahun 2020. Dan meminta dinas PUPR Tanjabbar melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan konsultasi dengan BPK.

Kepala Inspektorat Tanjabbar, Encep Jarkasih membenarkan adanya surat Sekda selaku ketua TAPD soal usulan penganggaran sisa pembayaran proyek Sheetpile sebesar Rp 1,4 Miliar dan Mess Jogja sebesar Rp 513 juta.

” Iya benar, namun bukan ranah nya inspektorat soal mekanisme penganggaran, ranah nya inspektorat itu memeriksa pekerjaan apakah sudah mencapai 100 persen, ” Ujarnya diruang kerjanya.(9/2)

Untuk pekerjaan Sheetpile dan Mess Jogja memang tim Inspektorat sudah turun atas perintah Bupati untuk memeriksa pekerjaan tersebut, proyek Sheetpile dibulan agustus 2020 dan Mess Jogja dibulan Juli 2020.

” Sheetpile dan Mess Jogja itu memang fisik nya selesai 100 persen, kalau soal ranah sisa pembayaran yang belum dibayar itu ada di SKPD PUPR, tinggal bagaimana teknis mekanisme agar bisa dibayarkan, ya PUPR lah yang pro aktif, ” Ungkapnya

Bisa atau pun tidak berdasarkan Perpres no 16 tahun 2018 pasal 56 itu memang ada unsur yang terpenuhi untuk bisa dilanjutkan pekerjaan setelah lewat batas kontrak dan dibayarkan ditahun anggaran berikut nya.

” Ya inti nya harus ada dasar nya dulu pengakuan hutang dari pemkab, ya itu dinas teknis lah, ” tukasnya.

Disinggung soal sisa pembayaran sisa proyek arena road race, Encep tidak bisa berkomentar karena itu ranah nya di BPK.

” Silakan koordinasi dengan BPK bagaimana mekanisme nya.(red)

BACA JUGA  Jangan Ada Kesan Tebang Pilih Pangkas Kegiatan Fisik Yang Sudah Berjalan

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Beredar Nama T, M, B dan ZE Diduga Atur Proyek Di Penghujung Jabatan Safrial

Pemerintahan

Belum Tender, Diduga Proyek Jalan Cendana Dijual Oknum ASN Orang Dekat Bupati.

Pemerintahan

Koni Tanjabbar Gelar RAT Tahun 2020

Pemerintahan

Kursi Panas Kadis Perkim Tak Diminati, Lelang Jabatan Ditunda!

Pemerintahan

Kabag ULP dan Ketua Pokja Dikabarkan Nonjob

Pemerintahan

Hirarki Birokrasi Pemkab Tanjabbar “ Nyeleneh” !!

Parlemen

Polemik Hutang Ke Pihak Ketiga, Waka DPRD : PUPR Jangan Lepas Tangan, Selesaikan Itu !!

Pemerintahan

PT Mandala Energy Ltd Tak Berikan Kontribusi Untuk Daerah