Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan Dikasih Makan Tak Wajar, Pasien Positif Covid 19 Juga Pertanyakan Hasil Uji Swab Sebelum Pensiun, Muklis Sudah Masukan Master Plan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Serdang Dan Tungkal Ulu ke Kementerian Perhubungan

Home / Opini

Selasa, 15 Desember 2020 - 09:46 WIB

Terhempasnya Rasionalitas di Pusaran Politik Transaksional

Opini Redaksi

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah usai dilakukan tanggal 9 desember 2020. Euforia kemenangan begitu menggema bagi pihak yang menang.

Namun itu sedikit ternodai dengan belum bisa berakhir nya politik transaksional, sehingga pemilih tidak lagi memandang kualitas namun lebih condong melirik dari kuantitas.

Tuntutan akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas dari sebuah politik transaksional merupakan hal tabu untuk diwujudkan. Kenapa begitu ?

Hal tersebut dilandasi cukong cukong yang berada dibalik layar, apalagi yang bermain dipusaran proyek APBD akan membuat kepala daerah yang terpilih dari hasil politik transaksional akan terbelunggu dengan tuntutan imbalan atas sumbangan dana yang tidak sedikit yang telah digelontorkan dalam politik transaksional untuk mendapatkan suara yang besar sehingga mampu memenangi konstelasi pilkada.

Sampai kapan ini bisa diputuskan, ? Itu mungkin suatu hal yang mustahil bisa diputuskan karena sudah menjadi tradisi no piro wani piro (npwp). Sehingga bisa dipastikan jika ingin menang harus memiliki isi tas yang besar untuk membeli suara.

Sebagus apapun gagasan atau pun program yang dibuat oleh kandidat kalau tanpa di iringi politik transaksional tidak akan mendapatkan suara yang begitu signifikan dan terkesankan dikesampingkan pemilih, persentase pemilih rasional dengan melihat kualitas dari kandidat itu sendiri sangat kecil dibanding dengan pemilih transaksional.

Bahwa model politik transaksional yang paling sering terjadi bukan hanya politik uang dalam artian kandidat membeli suara pemilih. Ditemukan praktik politik uang seperti serangan fajar lebih umum terjadi pada pilkada di daerah yang bersifat lokal. Itu terjadi dikarenakan tinggi nya angka kemiskinan, pengangguran sehingga politik transaksional dalam pilkada menjadi suatu hal yang ditunggu tunggu.

Mari sama sama kita nantikan pemimpin dari hasil politik transaksional apakah mampu membawa kemajuan daerah yang di pimpin nya. Wallahualam Bissawab !! (***)

Penulis : Yordan ( Pemred Jambivalen.Com)

BACA JUGA  Yuliana Fasha

Share :

Baca Juga

Opini

Opini Redaksi : Sungguh Mahal Harga Mu Jalan Lingkar Roro !!

Opini

Hilirisasi Berbasis SDA Di Provinsi Jambi

Opini

Yuliana Fasha

Opini

Defisit Atau Akal-Akalan Menghindari Penarikan Deposito APBD ??

Opini

Pilkada Jangan Jadikan Ajang Cari Kekuasaan. Tapi Pengabdian Untuk Masyarakat !!

Opini

OPINI REDAKSI – Sejauh Mana Capaian Visi Misi Safrial-Amir Jelang 3 Tahun Menjabat ?

Opini

Bahaya Politik Identitas

Opini

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Sumber Daya Alam