Muklis : Saya Sudah Rasakan Posisi Paling Bawah dan Buat Kopi Untuk Atasan Cabup Muklis Konsolidasi di Sejumlah Posko Relawan Masalah Sosial Dan Ekonomi Jadi Sasaran Utama Diselesaikan Dikasih Makan Tak Wajar, Pasien Positif Covid 19 Juga Pertanyakan Hasil Uji Swab Sebelum Pensiun, Muklis Sudah Masukan Master Plan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Serdang Dan Tungkal Ulu ke Kementerian Perhubungan

Home / Pemerintahan

Kamis, 16 Mei 2019 - 15:05 WIB

Part 2, Polemik CPNS 289 Tahun 2010 Tanjabbar Di Demo Dikejati Jambi

JAMBI-jAmbivalen.com- Terkait dugaan maladministrasi pada penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Tanjabbar tahun 2010, Oknum ‘AA’ yang disinyalir melewati batas usia dalam persyaratan penerimaan CPNS kembali disuarakan oleh LSM Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) jambi hari ini di depan Kejaksaan Tinggi (KAJATI) Jambi, kamis (16/05).

Dalam perjalanannya, soal CPNS 289 tahun 2010 adanya temuan dari audit BPK yang mengharuskan CPNS 289 mengembalikan merugian negara berupa gaji selama 1 tahun, dikarenakan pengangkatannya tidak sah pada waktu itu.

” Kami meminta Kejati mengusut tuntas soal CPNS 2010 dan memanggil  pihak-pihak yang terkait dalam penerimaan CPNS tahun 2010 tersebut, ” Ujar Orator Demo LSM JPK Jambi Didepan Kantor Kejati Jambi.

BACA JUGA  Seko Tak Miliki Pangkalan Agen Gas LPG, Warga Kesulitan !

Sementara sebanyak 289 CPNS Daerah Kabupaten Tanjabbar tahun 2010 yang kontroversi hingga menjadi temuan BPK RI Perwakilan Jambi pada tahun tersebut dan baru diketahui adanya dugaan Maladministrasi terhadap oknum ‘AA’ yang lulus penerimaan CPNS dengan dugaan lewat usia dari batas usia yang ditentukan dalam persyaratan penerimaan.

Anehnya, dugaan Maladministrasi atas oknum ‘AA’ tak tersentuh hukum selama hampir 9 tahun sejak tahun 2010 yang mengakibatkan oknum ‘AA’ telah menjalani status PNS bahkan kini telah menduduki jabatan sebagai Kasubag di salah satu Bagian di Setda Tanjabbar.

“Berdasarkan data yang berhasil kita himpun, Si ‘AA’ ini kelahiran 19 September 1975 dan usianya lewat dari 35 tahun terhitung 1 Januari 2011 sesuai dengan ketentuan persyaratan penerimaan CPNS tahun 2010, ” Ungkap Ketua LSM PETISI, Syarifuddin. AR.

BACA JUGA  Insentif Tak Kunjung Dibayarkan, Seluruh Dokter Spesialis Mogok Kerja

” Kita juga menduga adanya Nepotisme dan Kolusi atas lulusnya oknum ‘AA’ yang disinyalir saat ini menjadi oknum yang dikenal multi talenta, mulai dari Kasubag, ajudan, sekaligus disinyali otak dari pemindaahan beberapa ASN yang disinyalir tak sefaham dengan sang ‘donjuan’. Maka kami mengharapkan peran aktif pihak hukum yang saat ini terkesan tumpul terhadap permasalahan di Kabupaten tanjabbar. timpalnya. (jA01)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Korsupgah KPK Datangi Tanjabbar, Bupati “ DL” !!

Pemerintahan

Dituding Serobot Tanah Masyarakat, Pemkab Berkilah Kesalahan Sistem Lama.!

Pemerintahan

DKP Provinsi Jambi Sebut Perda RZWP3K Belum Ada.

Pemerintahan

Demisioner Ketum HMI Ini, Kecam Pembelian Mobnas Baru Pimpinan DPRD Tanjabbar

Pemerintahan

Ini Rincian Aset Dan Kekayaan Safrial Sebelum Menjabat Bupati Periode Ke Dua.

Pemerintahan

Soal Rehabilitasi Dan Konservasi Hutan Mangrove, Bupati Diminta Pahami Batas Kewenangan.!!

Pemerintahan

Hirarki Birokrasi Pemkab Tanjabbar “ Nyeleneh” !!

Pemerintahan

Tanjabbar Akan Sampaikan Laporan Keuangan 2018 Dimasa Injury Time.